Alexa Metrics

Apresiasi Kementan yang Lindungi Peternak Ayam Mandiri

Apresiasi Kementan yang Lindungi Peternak Ayam Mandiri Ketua Perhimpunan Insan Peternakan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Broiler wilayah Jawa Timur Kholik.

indopos.co.id – Para peternak ayam mengapresiasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang melindungi peternak mandiri/non plasma. Ketua Perhimpunan Insan Peternakan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Broiler wilayah Jawa Timur Kholik mengatakan peternak mengapresiasi penuh upaya Kementan melindungi peternakan mandiri/ non plasma.

“Namun masih ada perusahaan peternakan terintegrasi yang mengabaikan surat edaran untuk memangkas populasi ayam broiler. Kita sudah teriak. Jika Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan sudah serius. Kenapa integrator terus mengabaikan Surat Edaran tersebut,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (14/10/2020).

Kholik menambahkan organisasi peternak bersedia turut turun ke lapangan mendampingi kerja apabila pemerintah membutuhkan. Sebelumnya saat konferensi pers secara virtual Selasa (13/10/2020).

Dia berharap pemerintah untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi berupa mengurangi jatah impor grandparent stock atau gps bagi 18 perusahaan yang tidak mengikuti aturan pemerintah. “Diharapkan, dengan sanksi yang diberikan, pelaku menjadi taat dan tidak terus meresahkan seperti ini,” jelasnya.

Apalagi, perusahaan besar juga ditengarai tidak mendukung usaha lewat penyerapan komoditas ayam peternak kecil di daerah. “Ada beberapa perusahaan yang hanya men-support kebutuhan internal dan tidak melibatkan kami. Dengan SE, kesempatan impor bisa dikurangi agar bisa menyerap komoditas kami juga,” pungkasnya.

Ketidakpatuhan perusahaan peternakan terintegrasi ini pun juga diamini Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio. Hal senada disampaikan Pardjoeni, Ketua Pinsar ayam broiler Jawa Tengah.

Ketua Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Yeka Hendra Pastika meminta Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan agar patuh terhadap SE yang dikeluarkan Kementan. Bersama Satgas pangan , Ditjen PKH Kementan diharapkan membangun sistem transparani yang melibatkan partisipasi publik diantaranya melibatkan organisasi peternak.

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Sugiono menyebut ketidakpatuhan tercermin dari realisasi pengurangan produksi atau afkir dini calon bibit (parent stock/PS) ayam broiler yang rendah. Catatannya, untuk wilayah Jawa realisasi afkir hanya mencapai 66,83 persen pada September kemarin. Dari total 40 perusahaan, hanya 15 yang patuh dan melakukan afkir dini sesuai target.

Sementara, 25 di antaranya tidak memenuhi target dengan 9 perusahaan di antaranya tidak melaporkan pemangkasan sama sekali atau realisasi nol persen. Sedangkan, realisasi di wilayah luar pulau Jawa untuk periode sama sebesar 73,12 persen. Dari total 13 perusahaan, hanya 2 di antaranya yang memenuhi target tanpa merinci nama perusahaan tersebut

Padahal, Ditjen PKH Kementan telah mewajibkan perusahaan pembibitan untuk melakukan pengurangan produksi bibit ayam broiler melalui penundaan penetasan telur setting HE hingga 50 persen, afkir dini indukan ayam usia lebih 50 minggu, tunda setting telur tetas hinga pemusnahan telur fertil serta penyerapan ayam hidup. Kewajiban tertuang dalam SE Dirjen PKH Nomor 9663/SE/PK.230/F/09/2020 Tentang Pengurangan DOC FS September 2020.

“Kami sudah sangat serius. Cuma dari dulu cutting (potong) berapa pun pasti ada saja alasannya. Isu pertama adalah bohong, mereka (perusahaan) membohong, sekarang isunya kepatuhan,” pungkasnya.

Kepala Subdirektorat II Satgas Pangan Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan apa yang disampaikan para peternak ayam menjadi perhatian pihaknya. “Kami akan tindaklanjuti hal itu,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?