Alexa Metrics

Prabowo soal Demo Rusuh Tolak UU Cipta Kerja, Ini Pasti Dibiayai Asing

Prabowo soal Demo Rusuh Tolak UU Cipta Kerja, Ini Pasti Dibiayai Asing Para pengunjuk rasa membubarkan diri setelah polisi menembakkan gas air mata selama unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada 13 Oktober 2020. (Foto: Bay Ismoyo/AFP)

indopos.co.id – Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Menteri Pertahanan itu menyebutkan kerusuhan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi pihak asing.

’’Saya ga yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Gak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan demokrasi itu boleh demo, masak bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada,’’ kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut dia, banyak peserta asing yang belum membaca UU Ciptaker dan termakan hoaks.

’’Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada,’’ kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo mengatakan, hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Bahkan, dia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri.

’’Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju,’’ tegas Prabowo.

Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja.Dia pun menyayangkan, saat menggelar aksinya banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi COVID-19.

’’Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi COVID-19,’’ ujarnya.

Prabowo pun meminta semua pihak bersabar dan mempersilakan untuk melakukan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

’’Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan, UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan baik, yakni mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia

Apalagi, Indonesia saat ini diterpa pandemi COVID-19 yang berdampak negatif ke semua sektor. Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan saat ini.

’’Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah,’’ tuturnya.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengingatkan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk tidak membuat kegaduhan dan melanggar hukum, melainkan dengan menempuh jalur hukum lewat pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalan konstitusional ke MK, bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum,’’ kata dia saat memberikan pembekalan kepada Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan LX dan Peserta PPRA LXI 2020 Lembaga Ketahanan Nasional secara daring dari Jakarta, Selasa.

Peluang Kerja

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat menjawab urgensi peluang dan lapangan kerja di Indonesia, terutama untuk angkatan kerja baru atau kalangan pemuda.

’’Namanya Cipta Kerja, menciptakan peluang kerja untuk para pemuda milenial yang selama ini mungkin belum bekerja atau masih mencari kerja. Untuk menciptakan itu tidak bisa hanya begitu saja, tentunya harus kebijakan, salah satunya adalah investasi,’’ kata pengamat ketenagakerjaan dari UGM Tadjuddin Nur Effendi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Senin.

Keberadaan investasi tidak bisa berdiri sendiri tapi butuh dukungan seperti inisiatif untuk mempermudah proses penanaman modal di Indonesia, terutama perusahaan dari luar Indonesia.

Menurut Tadjuddin, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah salah satu usaha pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menarik pemodal masuk Indonesia yang pada akhirnya bisa menciptakan peluang kerja.

Dia mengingatkan bahwa UU Cipta Kerja yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu itu merupakan payung hukum yang implementasinya akan diatur lewat peraturan pemerintah (PP) setelah Presiden menandatanganinya sah menjadi UU.

Menurutnya, masih terlalu dini berasumsi tentang UU itu mengingat dokumen final masih belum dikeluarkan dan disahkan Presiden.

’’Jadi yang demo itu keliru, yang demo kebanyakan milenial, itu sesungguhnya untuk mereka,’’ kata akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM itu.

Kemakmuran

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas berpendapat Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi ijtihad besar yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran rakyat secara lebih merata.

Abbas, di Jakarta, Selasa, mengatakan secara substantif, UU Cipta Kerja mendorong penciptaan lapangan kerja sangat luas bagi warga Indonesia, baik yang saat ini masih bekerja, terkena PHK maupun angkatan kerja baru.

’’Ini dilakukan melalui debirokratisasi perizinan sehingga bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis di Indonesia perizinan menjadi lebih mudah dan pasti. Demikian juga bagi pelaku usaha menengah, sedang dan mikro, pemerintah memberi insentif agar mereka bisa tumbuh lebih cepat,’’ katanya.

Dengan cara itu, kata pakar kajian negara kesejahteraan dan pembangunan sosial ini, lapangan kerja akan terbuka lebih luas.

“Warga akan memperoleh pendapatan lebih pasti dengan standar lebih baik. Sehingga, secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan warga secara gradual akan lebih baik,” ujarnya.

Terkait adanya penolakan, lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, ini mengatakan hal itu merupakan hal biasa karena setiap kebijakan yang diambil selalu punya dasar filosofis dan asumsi-asumsi dasar tentang apa yang dimaksud dengan masalah manusia serta masyarakat.

’’Perbedaan sudut pandang dalam kebijakan ini adalah sesuatu yang wajar. Ini terjadi di semua negara demokratis di dunia. Semua perbedaan itu diperdebatkan secara luas dan dalam forum demokratis yang sah, yakni parlemen. Selama masih dibahas di parlemen, semua pihak boleh mempengaruhi dan memberikan masukan,’’ kata Abbas.

Kendati demikian, dia mengingatkan, ketika RUU telah disahkan maka semua pihak harus menerima. Semua perdebatan harus dihentikan, sehingga mereka yang tidak setuju namun kalah di parlemen tak terus-terusan ngotot memaksa perubahan.

’’Setelah sebuah kebijakan diputuskan di parlemen, maka arena mereka yang kalah berubah, yakni menjadi pengawasan dan kontrol. Tujuannya, memastikan kebijakan (misalnya UU Cipta Kerja) dijalankan dengan benar. Termasuk mengawasi sejauh mana tujuan UU tersebut tercapai,’’ kata Abbas. (nas/cok)



Apa Pendapatmu?