Tebas ’’Para Rente’’ Amdal

indopos.co.id – Analisis dampak lingkungan (amdal) tidak ada di UU Cipta Kerja? Coba cek dulu pasalnya. Periksa ayat per ayatnya. Justru di UU yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 itu sangat serius menindak mereka yang main-main dengan amdal.

Politisi Partai Golkar Roosdinal Salim menyebut Undang-Undang Cipta Kerja menebas “para rente” dalam proses membuatan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang selama ini menjadi dokumen pelengkap perizinan berusaha.

’’Tahu enggak berapa persen biaya perizinan yang harus dikeluarkan pengusaha terkait dengan perizinan lingkungan?’’ kata Roosdinal Salim dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut dia, fakta di lapangan, untuk ngurus perizinan terkait dokumen lingkungan hidup bisa mencapai 20 persen dari nilai investasi proyeknya.

’’Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dari para pengusaha dalam mengembangkan industri di Indonesia. Dalam omnibus law ini tidak ada kelonggaran untuk perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup, hanya teknis dan tata kelolanya saja yang dibenahi,’’ ujarnya.

Dalam omnibus law, dia mengatakan, amdal tetap ada bahkan akan semakin “bergigi”. Selama ini analisis dampak lingkungan hanya jadi “dokumen pelengkap perizinan” untuk sebuah proyek, dan dalam praktiknya pengurusannya malah menjadi alasan untuk “memeras” pengusaha.

Baca Juga :

Menurut dia, dengan omnibus law, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menebas “para rente”, sebutan untuk pemburu renten yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V renten berarti riba.

Dinal menilai sejauh ini terdapat mispersepsi yang cukup substantif di kalangan sebagian masyarakat berkenaan dengan pasal-pasal yang mengatur permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya adalah misinformasi yang mengatakan amdal dihapus.

’’Tentu saja ini adalah informasi yang salah,’’ ujar saudara sulung dari mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim itu.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat memberikan keterangan pers bersama di Kementerian Koordinator Perekonomian terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada Rabu (7/10) mengatakan dasar pemikiran penggunaan Sistem Uji Kelayakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengalihkan beban kerja Komisi Penilai Amdal yang overload.

’’Kemudian ada lagi di luar, pertanyaan soal Komisi Penilai Amdal. Kawan-kawan, sebagai informasi, bahwa dalam satu tahun itu kira-kira dokumen Amdal yang harus dianalisis itu bisa sampai 1.500. Oleh karena itu, kita melakukan adjustment terhadap Komisi Penilai Amdal,’’ kata Siti.

Dia menegaskan dasar pemikiran penggantian sistem Komisi Penilaian Amdal tersebut berdasarkan evaluasi dan praktik empirik yang ada selama ini diketahui menyulitkan sehingga mungkin yang dapat dipahami pihak usaha prosesnya lama. Karena itu, disesuaikan lah dengan penerapan Sistem Uji Kelayakan oleh lembaga uji kelayakan sehingga memunculkan standar sistem.

Sementara itu,  pengamat ekologi kawasan pertanian Arya Hadi Dharmawan menilai adanya UU Cipta Kerja dapat mengendalikan perubahan fungsi ruang karena memberikan sanksi lebih tegas kepada oknum korporasi.

’’Isinya berubah. Ada poin yang menggembirakan. Ancaman negara kepada para pelanggar tata ruang menguat secara signifikan,’’ kata Arya dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Arya menjelaskan selama ini persoalan besar tata ruang di Indonesia selama puluhan tahun adalah perubahan fungsi ruang yang dilakukan perusahaan atau individu secara tidak terkendali.

’’Tanah negara sering diserobot untuk peruntukan yang tak sesuai oleh oknum perusahaan maupun individu. Akibatnya ekosistem atau lingkungan hidup terganggu atau rusak sama sekali,’’ katanya.

Padahal, menurut peneliti senior ekologi politik IPB ini, ancaman hukum terhadap pelanggaran tata ruang tersebut sudah diatur dalam pasal 69 UU Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang.

Meski demikian, dia mengakui jumlah denda yang diatur dalam regulasi tersebut sangat kecil, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran hukum.

Untuk itu, Arya memberikan apresiasi karena pemerintah bersikap lebih responsif atas penyerobotan lahan dengan memberikan ketegasan kepada perusahaan atau individu yang melakukan perubahan fungsi ruang atau peruntukan tanah secara semaunya.

“Angka ancaman penalti bagi para pelanggar tata ruang, yang berlipat-kali pada UU Cipta Kerja dibandingkan UU Penataan Ruang, memberikan makna bahwa negara makin tidak kompromi terhadap para pelanggar tanah atau tata ruang,” ujarnya.

Di sisi lain, Arya menghargai pihak-pihak yang masih cenderung mendukung UU Nomor 26 Tahun 2007 ketimbang UU Cipta Kerja. Namun, dia menilai UU Cipta Kerja lebih unggul dari sisi ketegasan terhadap tata ruang.

’’UU Cipta Kerja menunjukkan niat yang lebih baik atau lebih kuat dalam menjaga kepastian tata ruang di negeri ini. UU ini menginginkan bahwa negeri ini lebih konsisten, disiplin, dan menegakkan hukum secara lebih tegas dalam soal tata ruang,’’ katanya. (nas/ant/cok)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.