Alexa Metrics

Wajib Pakai Sarung Tangan dan Isi Buku Tamu

Wajib Pakai Sarung Tangan dan Isi Buku Tamu Suasana kawasan yang dikelola oleh PPK Kemayoran. (Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi PPK Kemayoran)

indopos.co.id – Tempat usaha pusat kebugaran harus mendata pengunjung. Caranya, dengan menyediakan buku tamu berisi tanggal kunjungan, waktu kedatangan, waktu pulang, nama lengkap, jumlah rombongan, enam angka pertama NIK, dan nomor ponsel.

Tidak juah beda dengan tempat kebugaran. Restoran, rumah makan, kafe, dan sejenisnya diperbolehkan melayani makan minum di tempat (dine in) pada jam tertentu saat berlaku PSBB Transisi di DKI Jakarta mulai 12 Oktober 2020. Pelayan harus bersarung tangan.

Di restoran, rumah makan dan kafe, layanan dine in diperbolehkan hanya pada pukul 06.00-21.00 WIB, sementara untuk layanan antar (delivery) bisa dilakukan 24 jam. Ketentuan khusus harus dijalani jenis usaha tersebut ada enam.

Pertama, maksimal pengunjung dan petugas maksimal 50 persen dari kapasitas. Kedua, pelayan diwajibkan memakai masker, pelindung wajah (face shield), dan sarung tangan. Ketiga, jarak antarmeja dan kursi minimal harus 1,5 meter, kecuali untuk yang satu domisili.

Keempat, pengunjung dilarang berpindahpindah atau berlalu-lalang (melantai). Kelima, alat makan dan minum harus disterilisasi secara rutin. Keenam, restoran yang memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) live music atau pub dapat menyelenggarakan live music dengan catatan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri atau melantai serta tidak menimbulkan kerumunan.

Selain itu, tempat usaha restoran, rumah makan, dan kafe itu juga diharuskan untuk melakukan pendataan pengunjung dengan menyediakan buku tamu mewajibkan pengunjung untuk mengisi tanggal kunjungan, waktu kedatangan, waktu pulang, nama lengkap, jumlah rombongan, enam angka pertama NIK, dan nomor ponsel.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi berdasar Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Keputusan Gubernur itu diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. (ash)



Apa Pendapatmu?