Alexa Metrics

Dua Paslon Pilwalkot Depok Kena Semprit Bawaslu

Dua Paslon Pilwalkot Depok Kena Semprit Bawaslu Petugas Satpol PP bersama Bawaslu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Alun-alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (13/10). Penertiban baliho milik pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup)  Tasikmalaya itu karena dipasang tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam peraturan KPU (PKPU). (Foto: Adeng Bustomi/ANTARA

indopos.co.id – Karena tidak mengindahkan aturan yang berlaku, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menyebut dua pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok melanggar aturan kampanye.

Lantaran, kedua pasangan itu terus menggunakan media massa lokal untuk memasang iklan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan. Diduga penyebabnya lantaran minimnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok terhadap media cetak maupun online lokal tersebut.

Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana mengatakan pelanggaran yang dilakukan paslon Idris Abdul Shomad-Imam Budi Hartono, serta Pradi Supriatna-Afifah Aliya terkait pemasangan iklan kampanye di dua media cetak lokal dan sembilan media online lokal.

Pelanggaran ini didapati setelah pihaknya melakukan evaluasi iklan kampanye kedua paslon di semua media massa lokal Depok. Apalagi tayangan iklan ini dilakukan di luar jadwal yang diperbolehkan oleh KPU Depok.

”Keduanya kedapatan memasang iklan di luar waktu yang ditetapkan KPU Depok. Hampir satu pekan iklan kedua paslon itu terpampang di 11 media lokal. Kami dapati pelanggaran ini setelah melakukan evaluasi iklan kampanye mereka,” katanya, Selasa (13/10).

Dijelaskan Dede juga, aturan waktu penayangan iklan kampanye di media massa telah ditentukan oleh KPU Depok yakni mulai 22 November hingga 5 Desember 2020. Akan tetapi sejak penetapan masa kampanye pemasangan iklan ini telah dilakukan oleh kedua paslon.

”Dari sini saja keduanya sudah tidak taat aturan kampanye. Harusnya paslon itu mengerti dan mengikuti aturan yang sudah dibuat. Kami yakin ini pasti ada penyebabnya,” paparnya.

Dari hasil evaluasi Bawaslu Depok, lanjut Dede, pelanggaran yang dilakukan kedua paslon itu tidak terlepas dari minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Depok terhadap media cetak maupun online yang ada. Padahal seharunya pemberian informasi itu disebarkan kepada pimpinan media massa di Depok.

”Itulah kenapa ini terjadi, harusnya KPU lebih terbuka dengan rekan-rekan jurnalis. Jika sudah mengetahui ini tentu awak media diberitahukan. Komunikasi ini seharusnya dijalankan sama KPU dengan semua wartawan,” ucapnya.

Kata Dede juga, Bawaslu telah menindaklanjuti pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan pasangan Idris-Imam dan Pradi-Afifah tersebut. Pihaknya pun telah memanggil 11 perwakilan media lokal yang menjadi tempat pemasangan iklan kampanye kedua paslon tersebut.

Bawaslu pun meminta media lokal yang memuat iklan kampanye kedua paslon tersebut untuk menghapusnya. Selain itu, Bawaslu akan memanggil tim kampanye kedua pasangan yang mengikuti Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Depok tersebut.

Tak sampai di situ, sambung Dede, Bawaslu Depok juga menemukan pelanggaran terkait protokol kesehatan yang tidak dijalankan kedua pasangan calon dari kurun waktu 26 September hingga 4 Oktober 2020.

Lantaran peserta kampanye terbatas kedua paslon ini terlihat banyak anak-anak yang turut serta. Bahkan keduanya tidak memaksimalkan kampanye secara daring.

”Kami sudah mengeluarkan surat pemanggilan tertulis kepada kedua pasangan calon, dan akan melakukan imbuan kembali melalui para penghubung (LO) agar mematuhi prosedur pelaksanaan kegiatan kampanye,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua KPU Depok Nana Sobarna mengatakan tidak mengetahui adanya pelanggaran kampanye kedua paslon dengan memasang iklan kampanye pada 11 media massa lokal tersebut.

Lantaran pihaknya pun telah memberitahukan aturan pemasangan iklan kepada kedua paslon tersebut. Pemberitahuan itu pun dilakukan pihaknya sejak awal kampanye ditetapkan.

”Justru kami baru tahu, karena selama ini sudah mengimbau kepada para paslon. Kan pekerjaan kami banyak, jadi tidak memerhatikan pelanggaran iklan kampanye ini. Tidak mungkin semua kami perhatikan, sementara persiapan lain harus kami selesaikan,” tegasnya.

Terkait tidak adanya sosialisasi kepada awak jurnalis terkait pemasangan iklan kampanye, Nana mengaku sudah dilakukan pemberitahuan. Namun, lantaran keterbatasan waktu sosialisasi, pengumunan itu dikirimkan melalui pesan singkat pada grup WhatsApp yang berisikan awak media peliput KPU Depok.

Karena itu, ujar Nana juga, pelanggaran pemasangan iklan di media massa di luar jadwal yang ditetapkan itu merupakan tanggungjawab dari kedua paslon.

Sedangkan Pengamat Politik Nelson Manurung mengatakan seharusnya sosialisasi pemasangan iklan kampanye kedua paslon di media massa harus dilakukan KPU Depok dengan mengirimkan surat resmi kepada sejumlah kantor media massa yang memiliki jurnalis meliput kegiatan pilkada di Kota Depok.

Sehingga tidak membuat pengotak-kotakan terhadap penyebaran informasi. Apalagi kerja sama antara paslon dan media massa untuk menyebarkan informasi terhadap visi dan misi kepada masyarakat sangat diperlukan.

”Di sini titik kesalahan KPU Depok,” tuturnya. (cok)



Apa Pendapatmu?