Alexa Metrics

Ketum Amphuri Sebut Munaslub Banten Serukan Persatuan

Ketum Amphuri Sebut Munaslub Banten Serukan Persatuan Foto istimewa

indopos.co.id – Ketua Umum Amphuri hasil Munaslub Tangerang Banten, Muhammad Fauzin Kamil, mengajak segenap anggota Amphuri bersama-sama merajut ukhuwah dalam rumah besar Amphuri di bawah kepemimpinannya.

“Kita semua adalah bersaudara, tidak ada lagi permusuhan, kita semua penyelenggara haji dan umroh mengikuti arahan pemerintah yang resmi,” ujar Muhammad Fauzin Kamil dalam keteragan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Dia memastikan kalau nanti bergabung tidak ada yang dikeluarkan dari grup Whatsapp, tidak ada yang dianggap musuh, tidak ada surat pernyataan tobat dan sebagainya karena semuanya adalah saudara. “Amphuri adalah rumah kita bersama. Mari kita taat dengan putusan pemerintah. Kami tidak ada masalah sama sekali dan tidak dendam dengan teman,” ungkapnya.

Kepemimpinan Amphuri terbelah menyusul Munaslub Batu, Malang 18-20 September 2020 lalu. Munaslub Tangerang Banten 10 Oktober lalu menetapkan Dewan Pimpinan Pusat AMPHURI 2020-2025 di bawah kepemimpinan Muhammad Fauzan Kamil. Munaslub Banten juga membahas program kerja, AD-ART dan ihwal kepengurusan.

Sebelumnya kuasa hukum Amphuri Munas Banten Razman Arif Nasution menjelaskan, munculnya Munaslub Banten karena Munaslub Batu diduga kuat melanggar AD ART organisasi AMPHURI.

Dia membeberkan, sejumlah alasannya, yaitu antara lain pemilihan kepengurusan dilakukan tanpa transparansi dan tidak kredibel, dugaan penggelembungan suara kepada salah satu pasangan calon. Dan Munas juga tidak membahas program kerja AD ART, dan tidak secara transparan membahas keuangan.

Karena itu, dia menyebut jika pascamunas yang dimaksud ada penggunaan keuangan tanpa pertanggungjawaban secara organisatoris maka ini adalah tindak pidana. “Jadi, munaslub lahir karena dihulunya ada problem, munaslub ini hilir. Hulunya tidak beres, maka hilirnya harus memperbaiki. Kalau dibiarkan hulunya bermasalah, hilirnya juga bermasalah,” ujar dia.

Dia melanjutkan, melihat kondisi dan situasi di atas Mahfud Junaedi selaku Ketua Dewan Penasihat dan juga pendiri AMPHURI tahun 2007 menerbitkan surat yang menyatakan Munas Batu Malang tidak sah secara hukum karena melanggar AD/ART organisasi.

Razman menambahkan Amphuri kepemimpinan Muhammad Fauzin Kamil juga telah mengantongi surat keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham yang terbit Selasa, 13 Oktober 2020 ditandatangani Dirjen Cahyo R Muhzar.

Atas dasar inilah, ujar Razman, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah yaitu pendekatan persuasif, meminta Ketum Amphuri Munas Batu Firman M Nur dan teman-teman melakukan rekonsiliasi.
“Bukan harus dibagi-bagi jabatan, saudara gabung ke kita dan selesaikan baik-baik. Karena ini benar, kalau mereka bilang tidak benar silakan ajukan ke pengadilan,” ujarnya.
(mdo)



Apa Pendapatmu?