Ketika Jusuf Kalla Membeber Penyelesaian Konflik

Aceh dengan Garis Komando Jelas, Papua Terlalu Banyak Faksi

indopos.co.id – Pada dasarnya seluruh konflik bisa diselesaikan dengan jalan damai. Namun, setiap daerah konflik memiliki pendekatan berbeda untuk diselesaikan. Tidak terkecuali dengan konflik berkepanjangan di Papua.

”Memang untuk konflik Papua berbeda pendekatannya dengan di Aceh,” tutur Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dalam keterangan tertulis diterima, di Jakarta, Rabu (14/10) .

Baca Juga :

Dalam acara Focussed Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), JK sapaan akrab Jusuf Kalla menambahkan setidaknya sejak masa kemerdekaan ada 15 konflik besar terjadi di Indonesia. Sebagian besar konflik tersebut diselesaikan melalui operasi militer.

”Selama Indonesia merdeka, kita telah mengalami 15 kali konflik besar, dengan korban di atas 1.000 jiwa. Nah, 13 dari 15 konflik tersebut, di antaranya diselesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian,” bebernya.

Baca Juga :

Sebagai inisiator perdamaian konflik di Aceh, JK mengatakan prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam upaya perdamaian adalah strategi menang-menang atau win-win solusion.

”Pada saat upaya damai Aceh, pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak pemerintah. Namun, mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM,” tegas Jk.

Baca Juga :

Artinya, dalam mencapai suatu kesepakatan damai tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan direndahkan martabatnya.

”Aceh saja, yang keras begitu, bisa kita ajak berunding untuk damai,” tukasnya.

Terkait penyelesaian konflik di Papua, JK menegaskan strateginya tidak bisa disamakan dengan upaya perdamaian di Aceh. Menurut JK, konflik Aceh dahulu memiliki satu garis komando yang jelas, sehingga pendekatannya diutamakan pada level atas.

”Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua. Ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando,” katanya.

Perbedaan karakter tersebut bukan menjadi hambatan untuk menyelesaikan suatu konflik di daerah. ”Bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan. Itu ada caranya. Namun, saya tidak akan beberkan secara terbuka,” ucapnya. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.