Alexa Metrics

UU Cipta Kerja Buka Lapangan Kerja dan Pastikan Buruh Produktif

UU Cipta Kerja Buka Lapangan Kerja dan Pastikan Buruh Produktif Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat, ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc/aa. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

indopos.co.id – Produktivitas tenaga kerja asal Indonesia dinilai masih sangat rendah. Jika merujuk ukuran Asia Productivity Organizatiin (APO), indeks produktivitas tenaga kerja asal Indonesia berdasarkan jumlah jam kerja pada 2017 sebesar 1,30. Angka ini masih di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masing sebesar 1,45 dan 1,50.

Bahkan, jika kita melihat perkembangan Vietnam, tingkat produktivitas negara Indocina tersebut konsisten meningkat sejak 1990.Tingkat produktivitas ini turut memengaruhi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, meskipun ini bukan pertimbangan utama.

’’Jangankan sama Vietnam. Dengan Malaysia saja kita kalah. Tenaga kerja kita enam jam sudah lelah. Kalau Vietnam 10 jam belum lelah. Kualitas tenaga kerja kita juga masih sangat rendah. Nah di sinilah UU Cipta Kerja membimbing. Agar tidak hanya hak-haknya yang dituntut namun juga produktivitas,’’ kata Sekjen Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Hayono Isman dalam acara serial Focus Group Discussion Dewan Pakar DPP Nasdem tentang Rancangan Implementasi UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (14/10).

Hayono berpandangan, UU Cipta Kerja ini harus sukses. Tidak hanya di buruh, tapi juga pengusaha. Pengusaha menyediakan lapangan pekerjaan dan buruh memastikan terjadinya produksi. Sedangkan pemerintah tugas pokoknya melancarkan semua itu dengan UU Cipta Kerja.

Sementara itu, anggota Dewan Pakar Nasdem lainnya DR Abdul Malik secara keseluruhan UU Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan tidak banyak berubah signifikan. ’’Cuma masalah pelatihan dan keterampilan saya lihat keduanya baik di UU tenaga Kerja yang lama maupun di UU Cipta Kerja masih belum mendalam. Belum jelas juga strateginya seperti apa,’’ kata dia.

Abdul Malik juga menyoroti upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Menurut dia, ini nanti juga cukup complicated. ’’Realitasnya sekarang ini apa ada berdasarkan satuan hasil?’’ kata dia.

Selain itu, Abdul Malik menyoroti soal PHK di UU Ciptaker. Di UU yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu tidak ada surat peringatan saat PHK. Bisa saja sekali peringatan langsung PHK. ’’Itu tidak fair. Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No 13/2003 harus melalui surat peringatan 1-3,’’ kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Nasdem Siti Nurbaya berharap melalui focus group discussion (FGD) bertema ’’Atasi Kesenjangan Multitafsir UU Cipta Kerja Melalui Desain Implementasi (Peraturan Pemerintah)’’, bisa mengidentifikasi pasal demi pasal UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau kontroversi dalam pelaksanaan di lapangan.

Selain itu bisa membahas lebih dalam terhadap langkah operasionalnya menjadi lebih baik sehingga bisa membangun kerangka pemikiran bahwa UU Cipta Kerja diperuntukkan bagi kepentingan dan kemanfaatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi menjadi penting dan sekaligus mengatasi perbedaan dan kesenjangan multitafsir.

Dorong Lapangan Kerja

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming mengatakan UU Cipta Kerja dapat mendorong pembukaan lapangan kerja dan menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), selain juga memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Pada 2025, kita akan mendapatkan bonus demografi. Akan ada 148,5 juta pencari kerja. Saya yakin sektor swasta akan memiliki peran vital menyerap tenaga kerja ini,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Maming mengatakan negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja. Bila investasi tidak masuk ke Indonesia, bayang-bayang pengangguran dari angkatan kerja terdidik ada di depan mata.

“Bonus demografi ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian. Namun, bisa juga menjadi bencana bila tidak ada lapangan kerja bagi angkatan kerja terdidik,” ungkapnya.

Maming mengatakan UU Cipta Kerja memiliki semangat untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi penghambat investasi.

Ia pun meminta semua pihak mendukung agar UU Cipta Kerja segera menciptakan lapangan kerja.

“Kami mengajak semua pihak mendetailkan omnibus law ini agar secara teknis bisa diterima. Dan pada akhirnya pun UMKM dan ekosistem dunia usaha insya Allah berkembang dengan baik. Pertumbuhan UMKM dan investasi yang masuk insya Allah berdampak positif dalam membuka lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu, menilai UU Cipta Kerja bisa memberikan dampak yang positif khususnya bagi pengembangan UMKM.

Menurutnya, selama ini proses perizinan membuka usaha untuk UMKM selalu disamakan dengan usaha besar, sehingga ada kesulitan yang kerap dirasakan pelaku usaha mikro dalam membuat perizinan.

“UU Cipta Kerja bisa mempermudah para UMKM membuka usaha. Selain itu, kemitraan pemerintah juga didorong untuk bisa mengakomodasi pengembangan bisnis UMKM. Tak hanya itu, dengan adanya UU ini juga memberikan kemudahan bagi koperasi untuk mendirikan koperasi,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menilai banyaknya hoaks omnibus law berseliweran yang juga terkait dengan demonstrasi berujung ricuh pada pekan lalu.

“Kami mengimbau masyarakat jangan terprovokasi. Pemerintah punya niat baik terhadap UU Cipta Kerja. Saya yakin UU Cipta Kerja bisa menaikkan angka ekonomi, insya Allah pemerintah terus bekerja dan membela untuk UMKM,” katanya.

Maming juga mengimbau masyarakat yang mendemo harus membaca draf UU Cipta Kerja secara utuh.

“Jangan termakan hoaks yang bisa menimbulkan kekacauan karena UU ini perlu pendalaman yang matang. Jika masih ada pihak yang mau disampaikan ada koridor hukumnya, yakni uji materi di Mahkamah Konstitusi,” tutup Maming.

Akomodasi Buruh

Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari mengatakan UU Cipta Kerja tetap mengakomodasi kepentingan buruh dan mengadopsi berbagai hal yang baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan,” kata Dita di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan regulasi tersebut berupaya untuk menjamin buruh-buruh masih menerima hak-haknya ketika melaksanakan kewajibannya, seperti pesangon PHK, status kontrak, cuti, alih daya, hingga pengupahan.

Selain itu, tambah dia, Omnibus Law ini juga mampu menjawab berbagai isu terkait klaster ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan terkini, mengingat UU sebelumnya sudah berumur hampir 17 tahun.

Salah satunya terkait pesangon bagi karyawan PHK yang saat ini masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, meski mengalami revisi ke bawah, dari sebelumnya 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji.

“Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan,” ujar Dita.

Ia menambahkan UU Cipta Kerja ini juga memberikan inovasi yang lebih relevan bagi buruh yang terkena PHK yaitu memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan angka yang tidak memberatkan pengusaha.

“Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dita.

Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan 59, yang juga disesuaikan dengan perkembangan terkini.

“Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan Pemerintah, nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda,” ujarnya.

Dita juga melakukan klarifikasi terkait misinformasi soal cuti, terutama bagi para buruh perempuan, karena UU Cipta Kerja tetap mengatur pemberian cuti hamil dan cuti haid.

“Tidak ada penghilangan cuti hamil dan haid. Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan, separuh pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya,” kata Dita.

Untuk syarat PHK, Dita memastikan ada empat tahap yang harus dilalui apabila keputusan tersebut benar-benar dilakukan, sehingga pengusaha maupun buruh bisa mendapatkan solusi yang terbaik.

“Pengusaha harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum,” ujarnya.

Dita juga mengatakan tiap-tiap daerah juga masih bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai penghitungan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, meski tidak diwajibkan.

“Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, kalau mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya dapat, bukan wajib,” kata Dita.

Secara keseluruhan, Dita mengatakan pemerintah akan mengakomodasi beberapa hal yang belum detail dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan serikat pekerja.

“Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan,” katanya. (nas/cok)



Apa Pendapatmu?