Alexa Metrics

Raperda COVID-19 DKI di Meja Kemendagri

Raperda COVID-19 DKI di Meja Kemendagri Sejumlah narapidana dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten, pada Selasa (22/9/2020) (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mematangkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19. Sejumlah klausul aturan ketat COVID-19 menjadi paling krusial Perda tersebut.

Salah satunya sanksi bagi pelanggar protokol Kesehatan (Prokes) COVID-19. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Judistira menyebutkan sanksi pelanggar prokes pada Raperda Penanggulangan COVID-19 di Jakarta ditetapkan maksimal Rp50 juta.

”Kemudian sanksi kurungan enam bulan,” tutur Judistira, di Jakarta, Rabu (14/10).

Ada beberapa hal juga atur. Misalnya, orang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid test maupun PCR dikenakan denda Rp5 juta. Perda Penanggulangan COVID-19 juga akan mengatur sanksi kepada masyarakat mengambil paksa jenazah probabel hingga jenazah positif COVID-19. Orang memaksa mengambil jenazah probabel atau konfirmasi COVID-19 juga ada denda Rp5 juta.

”Kemudian kalau dengan ancaman pengambilan jenazahnya itu (denda) Rp7,5 juta,” bebernya.

Judistira menyebutkan regulasi itu disahkan dalam waktu dekat. Raperda tersebut sudah dibahas di tingkat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Pada pertemuan itu, dilakukan harmonisasi atas masukan dan saran dari setiap fraksi dan komisi DPRD DKI.

”Kemarin di-rapimgab-kan, ada beberapa masukan fraksi dan ketua-ketua komisi, harmonisasi daripada pasal per pasal,” ulasnya.

Setelah dibahas dalam Rapimgab, nanti Raperda COVID-19 disahkan lewat rapat paripurna yang ditargetkan digelar pekan depan untuk menjadi Perda. Tahap selanjutnya paripurna, Minggu depan.

”Sekarang Raperda Penanggulangan COVID-19 tengah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan dalam paripurna,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin menyebutkan pelanggaran penggunaan masker selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta menurun signifikan pada pertengahan September-awal Oktober 2020.

”Periode transisi pertama, sempat tertinggi, sepekan ada 20.504 pelanggaran masker di Agustus. Saat PSBB ketat lagi, turun drastis dengan total penindakan pelanggar masker dalam seminggu menjadi 9.300 orang. Itu menunjukkan terjadi penurunan luar biasa,” tukas Arifin.

Arifin mengatakan secara akumulatif hingga Minggu (11/10) sebanyak 37.863 pelanggar penggunaan masker telah dijaring petugas dari enam wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta. Rinciannya, 35.525 orang diberikan sanksi sosial untuk membersihkan fasilitas umum dan 2.328 orang membayar denda sesuai ketentuan PSBB. Untuk tingkat kota, penindakan pelanggaran masker ditemukan paling banyak di Jakarta Pusat.

”Hasil operasi di Jakarta Pusat menindak cukup efektif. Artinya bergerak di semua sektor hingga dalam penindakan masker Jakarta Pusat itu yang tertinggi,” ujar Arifin.

Setelah Jakarta Pusat, penindakan paling banyak dilakukan ditemukan di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Memasuki PSBB transisi Senin (12/10), Arifin mengharapkan masyarakat tetap menjaga kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan dengan ketat lewat 3M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

”Kita tetap akan lakukan pengawasan ketat untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 sesuai Pergub 101/2020, tetap kita lakukan karena jangan sampai kemudian PSBB transisi yang baru ini mengembalikan kita untuk menarik rem darurat lagi,” ujar Arifin. (ash)



Apa Pendapatmu?