Alexa Metrics

Langgar Aturan, Dua Pelaku Usaha Wisata di Gili Matra Lombok Ditegur

Langgar Aturan, Dua Pelaku Usaha Wisata di Gili Matra Lombok Ditegur Pelaku usaha wisata yang ditegur di Gili Matra Lombok NTB. Foto: Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

indopos.co.id – Dua pelaku usaha wisata di kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka ditegur lantaran melanggar ketentuan pembangunan fasilitas wisata di kawasan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu merinci, satu pelaku usaha ditegur lantaran melakukan pembangunan fasilitas wisata permanen berupa tempat swafoto yang menyentuh perairan atau di wilayah sempadan pantai tanpa izin, dan satu pelaku usaha lagi ditegur lantaran melakukan penyulingan air laut menjadi air tawar tanpa izin. Selain ditegur, mereka yang melanggar diperintahkan untuk segera membongkar bangunan yang melanggar itu.

”Pembangunan wisata yang tidak memperhatikan lingkungan dan tidak berizin seperti ini selain sangat berpotensi merusak kelestarian habitat dan lingkungan ekosistem pesisir juga dapat mengubah kontur wilayah pantai. Oleh karena itu para pelaku wisata yang melanggar harus ditangani secara tepat,” jelas Haeru di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Namun walau jelas melanggar, menurut Haeru pihaknya tetap melakukan tindakan persuasif dengan memerintahkan aparat BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kupang memberikan teguran keras.

“Dari hasil inspeksi jelas ditemukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” kata Haeru.

Sementara itu, Plt Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menerangkan, untuk awal memang hanya mendapat sanksi teguran kepada para pelaku serta memerintahkan pelaku membongkar bangunannya.

”Saya instruksikan tim supaya persuasif, serta membongkar bangunan anjungan tempat berswafoto permanen, atau memindahkannya ke lokasi lain yang memenuhi syarat dan harus ada izin dari pemerintah daerah,” terang Imam.(ind)



Apa Pendapatmu?