Alexa Metrics

Terjerat Internet Desa, Mantan Kadishubkominfo Banten Ditahan

Terjerat Internet Desa, Mantan Kadishubkominfo Banten Ditahan Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi program Internet Desa saat dibawa menuju mobil tahanan Tipikor Kejati Banten. (Foto: yasril chaniago/indopos)

indopos.co.id – Setelah diselidiki cukup lama, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi internet desa. Penahanan itu guna mempercepat proses pelengkapan berkas perkara agar kasus segera disidangkan.

Adapun empat tersangka yang ditahan itu terdiri dari mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banten berinisial RA, Direktur Laboratorium Administrasi Negara Fisip Universitas Ageung Tirtayasa (Untirta) berinisial DMH.

Sedangkan dua orang lainnya adalah pelaksana kegiatan berinisial MK dan seorang PNS Pemprov Banten berinisial H. Empat orang itu digelandang usai diperiksa menuju mobil tahanan Kejati Banten bertuliskan Tipikor yang akan membawanya ke Lapas Pandeglang.

Keempatnya pun terlihat menggenakan rompi berwarna merah bertuliskan Tahanan Kejaksaan. Selain itu, keempatnya juga terlihat dalam kondisi tangannya diborgol menggunakan borgol besi.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan bahwa empat tersangka tindak pidana korupsi itu akan ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pandeglang.

Penahanan keempatnya dilakukan untuk mempermudah proses pelengkapan berkas. ”Terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari. Untuk sementara tersangka dititipkan di Lapas Pandeglang,” terang Ivan saat ditemui di Kejati Banten, Selasa (13/10).

Ia juga mengatakan, penahanan yang dilakukan itu guna melengkapi tahap penyidikan. Lantaran tim penyidik berkomitmen untuk cepatnya proses pemeriksaan dan cepatnya berkas perkara kasus itu.

Informasi yang dihimpun koran ini, kasus dugaan korupsi itu bermula adanya program bimbingan teknis (bimtek) untuk internet desa. Dalam program tersebut, RA selaku Kepala Dishub (Kadishub) Banten lantas menghubungi MK.

Saat itu, RA mengatakan kalau OPD yang ia pimpin memiliki program internet desa dengan anggaran di atas Rp3 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, Bimtek tersebut perlu menggandeng perguruan tinggi selaku pelaksananya.

Maka, MK menghubungi DMH untuk menjalin kerjasama antara Lab Administrasi Negara Untirta Banten dengan Dishubkominfo Banten dalam Bimtek tersebut.

Ternyata, Lab Administrasi Negara Untirta Banten itu ternyata hanya berfungsi untuk mencairkan anggaran saja. Sedangkan yang melaksanakan tetap MK, dengan catatan DMH mendapatkan prosentase keuntungan dari proyek tersebut.

Selain itu, diketahui juga bahwa target peserta dalan pelaksanaan Bintek yakni sebanyak 1.000 peserta. Setelah diselidiki ternyata jumlah peserta yang benar-benar hadir mengikuti kegiatan itu berada di bawah 1.000 peserta. Akibatnya, kegiatan itu diduga merugikan negara sekitar Rp1 miliar. Ivan mengatakan, kepada empat tersangka tersebut disangkakan Pasal Primer 2 Ayat 1, Subsider Ayat 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Adapun jumlah kerugian negara kurang lebih Rp1 miliar,” paparnya juga. Tak sampai pada empat tersangka itu saja, Ivan mengatakan bahwa akan ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap para tersangka dan para saksi lainnya. ”Masih akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka dan saksi-saksi lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Humas Untirta, Veronica Dian mengatakan belum bisa memberikan tanggapan terkait penahanan salah satu dosen di kampus negeri tersebut. Sebab, pihaknya belum berkoordinasi dengan pimpinan Untirta.

Sebelumnya, Dian juga pernah mengatakan bahwa Untirta akan melakukan pendampingan hukum terhadap DMH yang merupakan dosen di perguruan tinggi tersebut. ”Kami ikuti proses hukum yang ada. Dampingi yang bersangkutan dengan menyiapkan pengacara untuk pendampingan hukumnya,” ucapnya. (ya



Apa Pendapatmu?