Alexa Metrics

BPJPH-MUI Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK

BPJPH-MUI Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi.

indopos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dan LPPOM-MUI telah menjalin kerjasama untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2020. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi kolaborasi tersebut.

“Semoga komitmen bersama antara BPJPH Kemenag dan LPPOM-MUI ini menjadi kunci dalam upaya penerapan regulasi Jaminan Produk Halal. Terutama dalam upaya memberikan dukungan dan daya saing produk halal UMK,” ujarnya dalam keterangan persnya Jumat (16/10/2020).

Lebih lanjut Zainut mengatakan, UMK merupakan kelompok usaha yang berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMK yang mencapai jutaan, hampir 98 persen dari total unit usaha di Indonesia.

‘Itu amat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut Zainut mengatakan, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMK karena berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Program fasilitasi tersebut sebagai salah satu bentuknya.

“Program fasilitasi ini sangat strategis. Sebab, sebagai penopang ekonomi nasional sejak 1998, UMK sangat terdampak Pandemi COVID-19,” ujar Zainut.

Karenanya bagi Pemerintah, fasilitasi UMK menjadi prioritas untuk memastikan roda perekonomian di Indonesia berputar kembali. Sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi pelaku UMK, Kemenag melalui BPJPH telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

“Dengan memiliki sertifikat halal diharapkan membantu pelaku UMK beradaptasi terhadap perubahan di tengah arus perdagangan global juga pandemi,” tutur Wamenag.

Setifikat halal, kata Wamen, akan meningkatkan nilai tambah produk halal UMK. Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri pelaku UMK dan mendorong mereka untuk memperluas akses pasar produk halalnya.

Selain dengan LPPOM-MUI, Kemenag pun telah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMK dengan 11 Kementerian/Lembaga pada 13 Agustus 2020. (dai)



Apa Pendapatmu?