Ini Tantangan Dana Pensiun BUMN

indopos.co.id – Dana Pensiun (Dapen) didirikan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berperan signifikan di negeri ini. Berdasar data terakhir menunjukkan, Dapen BUMN mencapai Rp149 triliun. Itu berarti 52 persen dari total Dapen seluruh Indonesia senilai Rp289 triliun.

Nah, sekitar 68 persen atau Rp101 triliun dari Dapen BUMN sebesar Rp149 triliun itu, merupakan DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) MP (Manfaat Pasti). Namun, sekitar 67 persen DPPK MP BUMN memiliki RKD (rasio kecukupan dana) di bawah 100 persen. Seperti diketahui, RKD adalah salah satu ukuran kesehatan DPPK MP.

Baca Juga :

RKD adalah rasio kekayaan Dana Pensiun dibagi dengan kewajiban Dana Pensiun. Jika RKD mencapai 100 persen atau lebih, pendanaan Dana Pensiun dalam keadaan dana terpenuhi (fully funded).

Jika RKD berada di bawah 100 persen, pendanaan Dana Pensiun disebut dalam keadaan dana tidak terpenuhi (unfunded).
Sedangkan selisih kurang antara kekayaan Dana Pensiun dengan kewajibannya disebut kekurangan pendanaan (defisit). Adapun total defisit DPPK MP BUMN cenderung membesar.

Baca Juga :

Sementara itu, terjadi pula penambahan jumlah DPPK MP BUMN yang masuk dalam kategori Dana Pensiun dengan RKD di bawah 100 persen.

Merespons itu, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan, rasio kecukupan dana DPPK MP BUMN yang berada di bawah 100 persen disebabkan pertumbuhan gaji lebih besar dari asumsi dan return yang lebih rendah dari target bujet.

”Jadi, dapen yang tadinya fully funded bisa berubah dalam satu tahun atau beberapa waktu ke depan menjadi unfunded,” tutur Budi, dalam keterangannya, Jumat (16/10/2020).

Untuk mengatasi RKD di bawah 100 persen itu, perlu ada injeksi atau setoran tambahan agar kekurangan tersebut bisa tertutupi. Sementara itu, mengenai investasi dana pensiun BUMN, dia mengatakan harus lebih likuid.

Beberapa instrumen di pasar finansial bisa menjadi pilihan, dengan catatan memiliki risiko kecil seperti SBN, fixed income, SUN, SBSN, ORI, dan obligasi korporasi berperingkat AAA.

Selain itu, dana pensiun bisa ditempatkan di pasar uang, seperti deposito. ”Untuk investasi jangka pendek, tidak wise apabila ditaruh di saham, apalagi properti,” ulas Budi.

Diperkirakan lebih dari 80 persen DPPK BUMN memiliki portofolio investasi dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. Padahal, investasi tersebut tergolong kurang likuid sehingga cenderung kurang optimal. Itu dikhawatirkan dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.

Belum lagi, masalah pengawasan yang belum optimal dan tata kelola kurang prudent. Sebab itu, dibutuhkan semacam arahan investasi untuk DPPK MP BUMN agar penempatan investasi dana pensiun lebih aman dan pengawasan lebih optimal.(mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.