Alexa Metrics

Per Oktober, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Terserap 47,7 Persen  

Per Oktober, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Terserap 47,7 Persen   Ilustrasi. Penyaluran bantuan sosial sembako/bantuan pangan non-tunai. IST

indopos.co.id – Anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga pekan pertama Oktober 2020 baru terserap 47,7 persen atau setara dengan Rp331,94 triliun. Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020.

”Terjadi kenaikan (penyerapan anggaran-red) Rp13,47 Triliun dari realisasi per 30 September 2020,” ujar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Kamis  (15/10/2020).

Berdasarkan anggaran yang tersedia, pengalokasian untuk kebutuhan kesehatan baru terserap sebesar Rp25,94 triliun atau 29 persen dari total pagu Rp87,5 triliun. Sedangkan dana perlindungan sosial terserap Rp159,69 triliun. Dana untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah direalisasikan Rp27,57 triliun, dan sektor UMKM sudah terserap Rp90,42 triliun.

Sementara itu, sektor insentif usaha atau pajak terserap sebesar Rp28,32 triliun. Sektor perlindungan sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32 persen dan 73,24 persen dari total pagu anggaran Rp203,90 triliun dan Rp123,46 triliun. Pemerintah memang fokus mengalokasikan bantuan ke sektor UMKM.

Budi Gunadi menjelaskan, program untuk  bantuan UMKM berupa bantuan presiden atau banpres untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing menerima Rp2,4 juta telah terserap 100 persen. Bantuan ini merupakan tahap pertama. Total anggaran yang terserap itu senilai Rp21,8 triliun.

”Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional,” kata Budi Gunadi.

Meski demikian, Budi Gunadi menerangkan, masih terdapat Banpres untuk UMKM tahap kedua. Hal ini terjadi karena pemerintah memperluas jangkauan penerima dari 9,1 juta menjadi 12 juta orang. Dengan begitu, pemerintah menaikkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA untuk bantuan UMKM menjadi Rp28,80 triliun. Pemberian Banpres UMKM direncanakan mencapai target 12 juta pada akhir November 2020.

Di sisi lain, sektor perlindungan sosial yang terdiri atas delapan program diklaim menunjukkan kinerja realisasi penyerapan berjalan dengan baik. Melalui program keluarga harapan, misalnya, pemerintah telah menyalurkan Rp36,26 triliun atau 96,95 persen dari pagu anggaran Rp37,40 triliun kepada sepuluh juta penerima manfaat.

Kemudian lewat program sembako, pemerintah merealisasikan Rp33,98 triliun atau 77,94 persen dari pagu anggaran yang mencapai Rp43,60 triliun. Selanjutnya, program sembako Jabodetabek telah tersalur Rp4,51 triliun atau 66,3 persen dari anggaran Rp6,8 triliun. Bantuan ini diberikan kepada 1,9 juta penerima manfaat.

Adapun pogram bansos tunai non-Jabodetabek telah tersalur Rp25,54 triliun atau 78,83 persen dari anggaran Rp32,40 triliun. Dana ini diterima sembilan juga peserta. Sementara itu, program Kartu Pra Kerja yang menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi diklaim menyasar 5,6 juta  penerima manfaat dengan realisasi anggaran mencapai Rp19,87 triliun atau 99,4 persen dari total pagu Rp20 triliun.

Program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat pun, ucap Budi Gundi, telah terserap Rp12,91 triliun. Sedangkan program subsidi gaji dari anggaran Rp37,87 triliun sudah disalurkan Rp13,99 triliun atau 36,9 persen kepada lebih dari 11,6 juta pekerja. Kemudian, program diskon listrik sudah menyerap anggaran Rp6,97 triliun. (dni)



Apa Pendapatmu?