Judicial Review Diharapkan Jadi Jalan Keluar Omnibus Law

indopos.co.id – Penyikapan terhadap Omnibus Law klaster Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih belum padu. Sehingga proses uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menjadi jalan keluar terbaik demi keadilan bagi para pekerja dan semua masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Elly Rosita Silaban pada sebuah diskusi webinar yang dihelat Indonesian Public Institute (IPI) dengan Tema ‘Pro Kontra Omnibus Law, Kepentingan Siapa?’, Jumat (16/10/2020).

“Ada tuntutan agar Presiden Joko Widodo keluarkan Perrpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membatalkan UU Cipta Kerja ini. Saat ini pun, kita para buruh sudah siapkan materi judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Itu dilakukan karena banyak kepentingan kami tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja itu,” jelas Elly.

Namun, Elly tak menampik, dalam aksi demo buruh tolak Omnibus Law, ada yang mencuri panggung dan ingin dikenal di depan masyarakat. Padahal jika memang tulus, mestinya fokus pada apa yang menjadi penolakan itu. Karena tujuan serikat pekerja menolak Omnibus Law itu agar nasib buruh benar-benar diperhatikan dan harkat martabat buruh di Indonesia bisa diangkat.

Baca Juga :

Sementara, Wakil Ketua Komtap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Irvan Rahardjo memaparkan, UU Cipta Kerja sejatinya sangat baik, yakni memperkuat sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menangah), serta mempermudah investasi untuk penciptaan lapangan kerja.

Keberpihakan pada UMKM ini tentu penting dan strategis, karena sektor ini vital bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Pada 2018, sektor UMKM menyumbang Rp8.573,9 triliun terhadap total PDB yang besarnya Rp14.838,3 triliun, sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 57,8 persen.

“Peranan UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar, di antaranya peranan terhadap jumlah unit usaha mencapai 99.9 persen, peranan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen, dan peranan terhadap PDB mencapai 61 persen,” kata pria yang juga menjabat Kepala Bidang Fiskal Perbankan dan Asuransi SOKSI ini.

Selain itu, dari sisi politik dan intelijen, Stanislaus Riyanto menyayangkan aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa yang sejatinya dijamin undang-undang, justru diwarnai kekerasan ataupun serangan terhadap aparat keamanan dan perusakan fasilitas umum. Diduga, terjadinya kekerasan dan serangan terhadap aparat keamanan dan perusakan fasilitas umum tampak sudah direncanakan.

“Terbukti dari temuan adanya penyusup dalam kelompok buruh dan mahasiswa dengan membawa peralatan seperti besi panjang, batu, bahkan molotov. Alat-alat ini tentu saja bukan untuk mendukung penolakan UU Cipta Kerja, tapi untuk menciptakan kondisi kacau dan rusuh, serta mengarah pada delegitimasi pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, ada tiga kelompok dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di berbagai kota di Tanah Air, pertama mahasiswa dan buruh yang tujuan utamanya murni mengkritisi UU Cipta Kerja.

Kedua, para pengikut, pengejar eksistensi, dan korban propaganda hoaks di media sosial. Serta yang terakhir, mereka yang sebagai penumpang gelap, menumpang isu penolakan UU Cipta Kerja untuk kepentingannya sendiri/kelompok.(rmn)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.