Indonesia Peringkat Pertama Negara Paling ‘Ribet’ Urus Berbisnis

indopos.co.id – Lembaga konsultan dan riset, TMF Group menyebut Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling kompleks untuk ber-bisnis. Hal tersebut berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni. Laporan TMF Group mengungkapkan lanskap bisnis internasional lebih kompleks dari sebelumnya.
“COVID-19 telah menambahkan permasalahan ekonomi dan sosial yang signifikan,” ungkap CEO TMF Group Mark Weil, dalam keterangan resmi Jumat (16/10/2020). Lembaga konsultan dan riset yang berbasis di Belanda itu menganalisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI tahun ini.
Baca Juga :

Kacamata Kayu

Meliputi administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam undang-undang perpajakan, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank. “Indonesia meraih peringkat sebagai tempat paling kompleks untuk berbisnis dalam laporan tahun ini,” cetusnya.
Baca Juga :

Omzet Perajin Batik Anjlok

Selain Indonesia, negara yang masuk dalam peringkat lima besar tempat paling kompleks untuk berbisnis, yakni Brasil, Argentina, Bolivia, dan Yunani. Tahun lalu, Yunani menempati posisi pertama, tetapi negara itu telah melakukan beberapa perbaikan, sehingga peringkatnya turun tahun ini.
Sebaliknya, TMF Group juga membuat ranking negara dengan kompleksitas berbisnis paling rendah. Posisi pertama ditempati oleh Curacao, sebuah negara otonom di Belanda. Disusul oleh Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.
TMF Group mengatakan salah satu faktor kompleksitas bisnis berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional adalah memenuhi peraturan internasional dan lokal. Tren internasional mendorong standardisasi global, tetapi pada praktiknya sejumlah aturan lokal tetap ditemui oleh perusahaan.
Bahkan jauh lebih kompleks di beberapa negara. Kemudian, banyak negara, terutama di Asia Pasifik dan AS, mengharuskan setidaknya satu direktur perusahaan menjadi penduduk lokal. Selain itu, 68 persen memiliki aturan yang membatasi perekrutan pekerja asing.
Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional. Yunani, misalnya, ada sekitar 70 undang-undang perpajakan baru yang diberlakukan setiap tahun. Perusahaan yang ingin beroperasi di Yunani dipaksa untuk mematuhi perubahan aturan tersebut.
“Selain itu, banyak pemerintah mengambil tindakan reaktif untuk melindungi ekonomi mereka akibat dari pandemi COVID-19 dan membentuk peraturan baru untuk mendukung bisnis lokal,” tulis TMF Group. Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas.
Misalnya, 43 persen masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum. Tetapi, pemberlakuan aturan ini sudah turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 49 persen negara. Argentina, Malaysia, dan Hong Kong telah menghapus persyaratan itu.
Namun, sejumlah negara mulai mengurangi kompleksitas bisnis. Misalnya, Tiongkok dapat mengenakan pajak perusahaan yang lebih rendah daripada ketentuan nasional untuk menarik investasi. Sebanyak enam provinsi di Tiongkok mengenakan pajak perusahaan sebesar 15 persen daripada tarif nasional tetap sebesar 25 persen. (dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.