Pilkada Serentak 2020, SCWI: Kepala Daerah Risma Harus Netral

indopos.co.id – Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah tidak netral lagi sebagai kepala daerah. Bahkan, menurutnya, ia cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilwali Surabaya 2020.

“Bu Risma sudah tidak netral lagi. Malah dia menggunakan kekuasaannya agar Eri menang Paslon Eri Cahyadi-Armuji,” ujar Hari Cipto Wiyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Ia mengungkapkan, Risma menggerakkan RT/RW untuk memenangkan Eri Cahyadi. Terbukti, para pengurus RW digelontor dana sebesar Rp1 miliar dengan dalih program pembangunan dari Musrembang. Sayangnya, uang miliaran itu tidak jelas peruntukannya.

“Di tempat saya dan tempat sekretaris saya di Keputih digelontor Rp1 miliar, tapi peruntukannya untuk apa ngak jelas, tapi katanya itu program musrembang,” bebernya.

Hari sangat menyayangkan sikap Risma yang cenderung berpihak dan menghalalkan segala cara. Harusnya, meski memiliki jago dalam Pilwali Surabaya, semestinya bertarung secara demokratis.

Dikatakan Hari, SCWI akan melakukan identifikasi dan pengumpulan bukti. Jika nanti ditemukan pelanggaran, maka SCWI akan melapor ke Kejati Jatim. “Kejati harus independen meski sudah dikasih rumdis oleh Risma di Jalan Ngagel, ngak boleh ewu pakewuh,” tegasnya.

Baca Juga :

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. Ia mengatakan, Risma memang sudah tidak netral lagi. Dari awal Risma sudah larut dalam kontestasi Pilwali Surabaya dan sangat berpihak. “Dari awal berharap Bu Risma bersikap sebagai negarawan, tidak terlalu larut dalam kontestasi, tapi sudah berpihak dari awal. Sejak awal kami mengingatkan Bu Risma mau meninggalkan legacy apa,” ujarnya.

Toni, sapaan Arif Fathoni, menyebut banyak indikator Risma tidak netral. Salah satunya pencairan dana kampung tangguh di momen kampanye Pilwali Surabaya, padahal COVID-19 sudah melandai.

Disaat kampung tangguh butuh pembiayaan, Pemkot tidak responsif. Akhirnya partisipasi warga meningkat, mereka urunan sendiri untuk membiayai kegiatannya, padahal ada SK dari camat. Justru memasuki tahapan kapanye, anggaran itu diberikan, padahal COVID melandai, artinya urgensi anggaran itu sudah tidak relevan kalau itu tujuannya kemanusiaan,” terangnya.

Selain itu, di saat masyarakat Surabaya kelaparan akibat COVID-19 sekitar bulan April, DPRD Surabaya sudah menyetujui refocusing dan realokasi anggaran. Ada anggaran sebesar Rp164 miliar yang bisa diperuntukkan kepada 260 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sayangnya, anggaran itu tidak pernah direalisasikan

“Dalam waktu dekat anggaran itu direalisasikan, berarti tujuan itu bukan murni kemanusiaan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Toni, penggunaan dana kelurahan di beberapa tempat yang tidak sesuai dengan hasil Musrembang 2019 menjadi sekian contoh Risma menggunakan instrumen kekuasaan dalam Pilwali 2020 ini. “Termasuk penertiban APK, disitu ada inkonsistensi, APK palson 2 ditertibkan sementara paslon 1 tidak, tidak mungkin sekelas Kasatpol PP punya inisiatif begitu,” ujaranya.

Toni mengingatkan, dengan keberpihakan itu akan membuat masyarakat tidak berempati kepada Risma dengan segala pencapaiannya selama 9 tahun menjadi wali kota. “Percayalah diatas ilmu itu ada adab. Nanti masyarakat yang akan menilai, bahwa Risma itu sebagai negarawan atau politisi tulen, biar terang benderang, dibilang politisi kadang-kadang Bu Risma ngak mau,” ujarnya. (mdo)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.