Mendes PDTT Bersyukur Program Dana Bergulir Dapat Payung Hukum

indopos.co.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersyukur dengan adanya UU (Undang-Undang) Cipta Kerja yang menjadikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berstatus badan hukum. Untuk itulah pihaknya bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membentuk LKD (Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang dicanangkan di Jawa Timur, Rabu (21/10/2020).

”Upaya ini demi menyelamatkan Rp12,7 triliun dana bergulir kembali ke track yaitu ke warga masyarakat miskin bebasis kecamatan,” ungkap Halim, melalui webinar.

Baca Juga :

Halim mengatakan, selama ini dana yang dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tersebut bergulir tetap berjalan namun belum ada pengawasan secara profesional dan tanpa payung hukum yang jelas. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari aspirasi dari pengelola UPK eks PNPM karena mereka tidak mau hidup dalam situasi yang tidak jelas.

”Maka itulah kita namakan transformasi UPK eks PNPM menjadi LKD,” ujar Halim.

Dikatakan, sebelum ada Kemendes PDTT dana bergulir UPK adalah dana hibah non APBD untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh Kementarian Dalam Negeri. Kemudian program tersebut dilimpahkan kepada Kemendes PDTT.

”Di Kementerian Desa selama ini belum bisa memberikan solusi karena pertama,dana itu bukan milik institusi, karena hibahnya kepada masyarakat untuk dihibahkan. Selama ini dana dikelola oleh pengurus UPK eks PNPM ini kan bahaya karena belum ada payung hukum yang jelas,” ucap Halim.

Pihaknya berdiskusi dengan OJK untuk mencarikan solusi payung hukum pengelolaan dana bergulir tersebut. Salah satu usualnnya adalah UPK eks PNPM dijadikan Lembaga di bawah BUMDes. ”Tapi masalahnya waktu itu BUMDes bukan badan hukum sehingga tidak bisa mendirikan badan hukum di bawahnya. Nah setelah UU Cipta Kerja keluar saya sangat menyambut baik dan langsung kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Halim menegaskan, keberadaan LKD berada di bawah BUMDesma (tingkat kecamatan) dan di bawah pengawasan OJK. Sehingga dana bergulir Rp12,7 triliun terus berkembang sampai kapanpun dengan aman. Menurutnya, akan ada 5.300 LKD di seluruh Indonesia sampai Desember 2020 dan akan terus bertambah.

Tujuan LKD adalah menyelematkan dan mengembangkan dana UPK eks PNPM. Meningkatkan perputaran dana bergulir di kalangan warga miskin. Menghambat rentenir di desa. Meningkatkan inklusivitas warga miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan di desa.(dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.