BPJAMSOSTEK Mampang Sosialisasikan Antigratifikasi untuk Peserta

indopos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Mampang mengajak para mitra kerjanya untuk selalu berperilaku antikorupsi. Salah satunya adalah tidak mempraktikkan gratifikasi.

Melalui webinar bertema Sosialisasi Penyuluhan Antigratifikasi, Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Mampang memaparkan materi tentang lika-liku korupsi dan gratifikasi kepada manajemen dan karyawan PT Cendrawasih Artha Teknologi. ”Korupsi dan gratifikasi tidak selalu yang bernilai besar tapi justru terjadi dari yang kecil-kecil inilah yang patut diantisipasi. Nah kita sharing tentang apa itu gratifikasi dan apa korupsi yang bisa kita temui sehari-hari,” ungkap Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Mampang Ali Mugni T, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Harapannya, setelah diketahui maka selanjutnya hal itu bisa diantisipasi dan tidak lagi terlibat di dalamnya. Menurut Ali ada dua hal yang hampir sama yaitu antara suap dan gratifikasi. Seseorang dikatakan menerima suap jika menerima sesuatu atau janji. Sedangkan dirinya tahu atau patut dapat diduga jika sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangannya.

Menurut Ali, gratifikasi memiliki karakteristik tidak transaksional. Sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan imbal balik dari penerima. Padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi atau jabatan penerimanya.

Gratifikasi meliputi pemberian uang, hadiah barang ataupun fasilitas. ”Entah itu diskon komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Singkat cerita gratifikasi adalah embel-embel di luar ketentuan-ketentuan,” cetusnya. Ali mengatakan, seorang penyelenggara negara terkadang susah untuk menolak gratifikasi karena faktor adat ketimuran.

Untuk hal yang satu ini, maka gratifikasi harus dilaporkan dan diserahkan kepada UPG. Kendati begitu, ada juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Antaralain: pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. Mendapatkan prestasi akademis dan non akademis seperti kejuaraan atau perlombaan di luar kedinasan. Keuntungan dari penempatan dana, investasi, atau saham pribadi yang berlaku umum.

Baca Juga :

Tak perlu melaporkan pula ketika menerima manfaat dari peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Seminar kit, sertifikat, yang diperolah dari kegiatan resmi kedinasan. Hadiah beasiswa terkait peningkatan prestasi kerja sesuai UU yang berlaku. Kompensasi profesi di luar kedinasan yang tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi pegawai.

Menerima hadiah langsung atau undian, diskon, point rewards atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, serta tidak terkait tugas kedinasan. Menerima honorarium sebagai kompensasi tugas menjadi pembicara, narasumber, konsultan, sesuai fungs-fungsi lain sesuai penugasan resmi, tidak ada pembiayaan ganda, dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Jika ada pejabat negara yang menerima pemberian merasa bingung dilaporkan atau tidak, Ali menyarankan sebaiknya dilaporakan ke KPK. ”Nanti akan dinilai oleh petugas KPK. Jika memang tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban maka pemberian itu akan dikembalikan dan boleh dimiliki,” ungkapnya.

Ali berharap melalui webinar tersebut baik karyawan BPJAMSOSTEK, mitra kerja, maupun mitra perusahaan dapat menghindari praktik korupsi baik berbentuk suap maupun gratifikasi. Menurut Ali, pihaknya selaku aparatur negara penyelenggara program Jaminan Sosial Ketenagkerjaan terikat oleh ketentuan hukum dan kode etik termasuk ketika menerima atau memberikan sesuatu. ”Untuk itulah mari kita jaga hubungan baik dengan semua pihak dengan sangat hati-hati dengan menghindari segala hal yang melanggar hukum. Kita jalankan program amanat negara ini dengan cara-cara yang legal saja atau sesuai dengan aturan yang sudah jelas,” cetus Ali.(dni/mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.