Stop PHK, Ratusan Tenaga Kesehatan Demo Depan Balai Kota

indopos.co.id – Ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Ambulance Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta turun ke jalan unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi tersebut, terkait PHK beberapa pegawai Tenaga Kesehatan di masa pandemi di Jakarta.

“Kami meminta kepada manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta segera pekerjakan kembali saudara Hermansyah Tanjung, Moch. Samsudin dan Samsuludin. Hentikan intimidasi terhadap karyawan dan penuhi pemintaan PPAGD untuk perpanjangan PKB,” pungkas Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga :

SWF Nusantara

Mirah Sumirat juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk mengusut tuntas bawahannya dilingkungan AGD Dinkes DKI Jakarta yang diduga melakukan maladministrasi yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Di sisi lain Sabda Pranawa Djati, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia berpendapat, apa yang dilakukan AGD Dinkes DKI Jakarta mem-PHK sebagian pengurus inti bisa dikatagorikan bentuk Union Busting dan bisa di ancam hukuman pidana.

Baca Juga :

Pengesahan UU Cipta Kerja Kuatkan Nilai Rupiah

Dalam pelayanan ambulance gawat darurat merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan pasal 40 Kepgub No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan Ambulance Gawat Gawat Darurat (Pergub DKI Jakarta 40 Tahun 2007).

Dijelaskannya, Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) adalah suatu Serikat Pekerja yang ada di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta yang telah mendapat legalitas sebagai Serikat Pekerja yang tercatat di Sudinnakertrans Jakarta Utara dengan Tanda Bukti Pencatatan di Sudinnakertrans dengan nomor 910/III/S/IX/2009 dan memiliki akta pendirian di Notaris Estrelyta Taher SH dengan No. 04/2017 serta terdaftar di Kemkum HAM dengan SK nomor HAM AHU-0015104.AH.01.07.TAHUN 2017. “Sebagai layaknya serikat pekerja tingkat perusahaan PPAGD Dinkes DKI Jakarta berafiliasi dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia),” ulasnya.

Baca Juga :

“Di tambah lagi PPAGD juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 7 Februai 2018 lalu,” tambah Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan tertulis.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai serikat pekerja PPAGD tergolong sukses dan harmonis. Terbuki dengan adanya PKB. Semuanya menjadi berubah ketika PPAGD mengkritisi beberapa kebijakan manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta yang dianggap merugikan kesejahteraan pekerja dan pemerintah DKI Jakarja sebagai owner.

Beberapa hal kebijakan AGD Dinkes DKI Jakarta yang di kritisi PPAGD antara lain, yaitu tentang pengadaan Unit Ambulan Khusus pasien COVID-19 yang diduga di bawah standard dan maladministrasi, pengadaan baju APD yang tidak standar (kedap air dan udara) dan diduga maladministrasi dalam proses pengadaannya, perekrutan karyawan tanpa melalui proses seleksi sesuai aturan, menanyakan PKB yang sudah berakhir bulan Februari 2020 serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Mirah Sumirat menambahkan, sikap kritis yang dilakukan oleh PPAGD bukannya dijadikan sebagai bahan instrospeksi bagi jajaran manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta. “Tapi justru sebaliknya dianggap sebagai bentuk pembangkangan dan berujung PHK terhadap pengurus inti PPAGD yaitu Hermansyah Tanjung, Ketua Umum, Moch. Samsudin, Sekretaris Jenderal, dan Samsuludin, Pengurus pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu,” tutupnya. (ibl)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.