Vaksinasi COVID-19 Dibagikan Gratis dan Mandiri

indopos.co.id – Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede, mengatakan pendistribusian vaksin COVID-19 akan menggunakan dasar data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dari data tersebut, ada kelompok vaksinasi COVID-19 gratis yang difokuskan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

“Dalam vaksinasi akan dibagi dua. Ada kelompok masyarakat yang diberikan gratis, ada yang mandiri,” ujarnya dalam webinar bertema Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era COVID-19 di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga :

Sementara untuk masyarakat menengah ke atas diharapkan dapat membayar sendiri vaksin COVID-19 apabila sudah resmi disalurkan oleh pemerintah. “Data yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelompok menengah ke bawah diambil dari data peserta BPJS Kesehatan PBI atau Penerima Bantuan Iuran,” tuturnya.

Kendati demikian Raden mengatakan, pemerintah juga melakukan filtrasi lebih lanjut terhadap penerima vaksin COVID-19 gratis. Hal tersebut lantaran banyak masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Kami sedang memfilter datanya. Spiritnya, kita akan memberikan gratis pada kelompok menengah ke bawah,” terang dia.

Baca Juga :

Berdasarkan data, jumlah peserta BPJS PBI yang dibiayai oleh APBN saat ini adalah 96,6 juta jiwa. Sedangkan peserta yang dibiayai oleh APBD saat ini berjumlah 35,1 juta jiwa. Sementara itu dalam webinar yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan realisasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di Kementerian Kesehatan meningkat cukup signifikan. Bahkan realisasinya menjadi yang paling tinggi.

“Realisasinya, ini cukup bagus, khusus PBI JKN itu sudah mencapai Rp36,4 triliun jadi 36,8 persen growth-nya ini sudah cukup besar,” kata dia dalam Media Workshop BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga :

Ia menjelaskan komitmen pemerintah untuk alokasi belanja kesehatan di masa pandemi ini juga meningkat. Sesuai Perpres 72 Tahun 2020, anggaran kesehatan yang disiapkan mencapai Rp212,5 triliun atau meningkat 87 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp113,6 triliun.

Sedangkan dalam program penanganan COVID-19, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk bantuan iuran JKN dari total anggaran Rp87,55 triliun. Realisasi bantuan iuran JKN sudah Rp1,9 triliun atau 64 persen dari pagu yang disediakan.

“Sampai dengan 16 Oktober 2020, bantuan iuran JKN yang sudah terealisasi sebesar Rp1,9 triliun atau 64 persen dari target Rp3 triliun. Realisasi jumlah peserta sebanyak 38,7 juta peserta atau 128 persen dari target peserta,” ungkapnya.

Hingga 30 September 2020, pembiayaan kesehatan sudah diberikan kepada 96,4 juta jiwa peserta PBI JKN. Disamping itu ada peserta bantuan iuran kepada 35,99 juta jiwa peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III. (dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.