UU Cipta Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi

BUMN Itu Cari Profit, Bukan Riset

 

indopos.co.id – Semua kluster di dalam UU (Undang-Undang) Cipta Kerja mengarah kepada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tak terkecuali kluster di bidang riset dan inovasi. Dalam konteks riset dan inovasi, setidaknya ada dua manfaat yang dapat terwujud dari implementasi UU Cipta Kerja. Yang ujungnya dapat membantu mendorong laju perekonomian.

Pertama, dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha. Pada Pasal 120 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Perubahan pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terdapat pada Pasal 66. Pemerintah pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta menghilirisasikan riset dan inovasi nasional. Penugasan dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.

Kedua, akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah. Pada Pasal 121 UU Cipta Kerja mengupayakan bentuk dorongan partisipasi riset inovasi di daerah. Ini menjelaskan bahwa pelaksanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari berbagai alternatif sumber daya alam yang kaya dan manusia yang kompeten dan inovatif di daerah, tanpa meninggalkan kearifan lokal dan ditujukan untuk pengembangan inovasi, di mulai dari idea dari innovator individu.

Baca Juga :

Namun, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha menyangsikan BUMN dapat melakukan riset dan inovasi. “BUMN itu mencari profit. Bukan untuk riset,” kata dia, saat menjadi pembicara dalam serial Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pakar Nasdem bertema ‘Atasi Kesenjangan Multitafsir UU Cipta Kerja Melalui Desain Implementasi’, di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Peter juga menyoroti UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di situ disebutkan bahwa inovasi, terintegrasi di daerah, pemerintah daerah dapat menugaskan institusi. “Daerah itu fokus menyejahterakan rakyat saja. Jangan disibukkan dengan riset,” tutur Peter.

Pendidikan Rendah

Sementara itu, mantan Rektor IPB (Institut Pertanian Bogor) University Prof Dr Herry Suhardiyanto menilai UU Ciptaker (Cipta Kerja) harus mampu mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang sebagian masih dilatarbelakangi rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia.

“Konfigurasi latar belakang pendidikan merupakan cerminan kualitas tenaga kerja. Sehingga peran pendidikan tinggi sangat krusial dalam membentuk lulusan-lulusan yang berkualitas serta match dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan,” kata Herry melalui siaran pers yang diperoleh Antara di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dia mengatakan setelah pengesahan UU Ciptaker baru-baru ini, sektor ketenagakerjaan masih menjadi hal yang mengundang perdebatan. Di lain sisi, sektor pendidikan juga menjadi sorotan karena terjadinya perubahan pada ranah riset dan inovasi.

Herry yang pernah menjabat Rektor IPB dua periode pada 2008-2012 dan 2013-2017 itu mengatakan, lingkaran persoalan ketenagakerjaan dan mutu pendidikan masih menjadi cerita lama yang belum dapat diselesaikan.

Sumber daya manusia (SDM) di Indonesia sebagai aspek suplai relatif masih memiliki produktivitas dan kualitas rendah. Tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja makin lebar. Ditambah lagi dengan ketidaksinkronan antara institusi pendidikan dan dunia kerja baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB University itu, ketertinggalan tenaga kerja Indonesia dalam hal kualitas dan produktivitas perlu menjadi perhatian. Hal itu disebabkan rendahnya tingkat pendidikan serta kegiatan produksi yang masih didominasi sektor primer yang nilai tambahnya rendah.

Kemudian, selain menyinggung isu ketenagakerjaan yang dilatarbelakangi rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia, ia juga menyoroti kenaikan investasi yang tidak selalu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Terlebih setelah pengesahan UU Cipta Kerja.

Indonesia, katanya, harus berlomba untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas karena lambat laun dengan ditemukannya teknologi yang canggih, tenaga kerja dapat dengan cepat digantikan oleh mesin dan robot.

“Sehingga, saya kira kita perlu memikirkan agar perguruan tinggi ini dapat terus-menerus bekerja sama dengan employer, dengan learner dalam satu multi-location training yang meningkatkan persentase yang match tadi,” katanya.

Institusi pendidikan, menurutnya, juga memerlukan kesiapan metode untuk mengedukasi generasi milenial yang cepat berubah serta menyambungkan lulusannya dengan tantangan yang ada dari berbagai bidang. Jika memungkinkan, lulusan-lulusan tersebut didorong agar belajar ke negara lain, misalnya Jerman, yang berhasil menekan angka pengangguran dengan mengembangkan sistem VET (Vocasional Education and Training) yang sangat maju.

Sistem tersebut dapat menjelaskan bagaimana industri dapat berperan dalam pendidikan vokasi sebagai upaya untuk mengarahkan mahasiswa ke level market dengan berbagai aktivitas dalam institusi bisnis maupun menyediakan lapangan kerja.

Dalam penjelasannya, Herry memberikan catatan mengenai posisi, modifikasi dan arah pendidikan tinggi pada kerangka UU Cipta Kerja.

Dia mengatakan, fungsi pendidikan tinggi harus dilihat secara komprehensif dalam upaya mencetak tenaga kerja yang berkualitas sehingga UU Cipta Kerja harus memandang investasi di sektor pendidikan dalam perspektif investasi yang panjang.

Dia menilai UU Cipta Kerja yang mengatur pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih belum sesuai dengan prinsipnya sebagai sarana umum yang seharusnya dapat diakses seluas-luasnya.

Herry menekankan, UU Ciptaker seharusnya langsung berfokus pada perbaikan ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Ini demi meningkatkan daya saing bangsa serta sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Ikut Pasar

Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia I Made Mangku Pastika berpandangan riset yang dilaksanakan perguruan tinggi maupun pemerintah haruslah berdasarkan kebutuhan pasar. Supaya benar-benar berguna dan memberikan manfaat untuk publik.

“Jika tidak berdasarkan pasar, maka riset hanya menjadi sesuatu yang ditumpuk atau disetok saja,” kata Pastika dalam kegiatan penyerapan aspirasi secara virtual bertajuk “Peran Badan Riset Daerah dalam Menunjang Kebijakan Publik Berbasis Data”, di Denpasar, Rabu (21/10/2020).

Pihaknya juga sependapat, riset itu juga berdasarkan idealisme dari penelitinya karena tanpa idealisme maka akan kehilangan pijakan.

“Namun, realitanya riset itu memerlukan uang dan tidak bisa tidak memakai uang. Uang dari pemerintah memang bisa, tetapi itu tentu tidak banyak. Di samping itu, untuk melakukan riset juga dibutuhkan SDM yang profesional, yang ini tentu ilmu yang dimiliki ada harganya,” ucapnya pada acara yang dipandu I Nyoman Wiratmaja itu.

Oleh karena itu, ujar Pastika, peneliti tidak saja berpikir idealisme untuk jangka panjang, tetapi juga harus berpikir praktik jangka pendeknya, yakni melaksanakan riset juga berdasarkan pasar sehingga bisa mendapat pembiayaan dari pihak swasta.

Sementara itu, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Udayana Prof Dr Ir I Gede Rai Maya Temaja mengatakan memang riset tidak cukup bermuara pada jurnal, tetapi harus ada produk inovasi dan produk yang terhilirisasi.

Prof Rai mengungkapkan seringkali dana penelitian yang diperoleh kampus itu kecil, tetapi pertanggungjawabannya besar.

“Sehingga seringkali peneliti lebih takut kehilangan nota-nota, dibandingkan kehilangan data penelitian. Contohnya saja ketika untuk penelitian harus berhadapan dengan dagang sapi dan dagang babi, tentu mereka tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak),” ujarnya.

Pihaknya berharap melalui DPD RI dapat mendiskusikan dengan Kementerian Keuangan terkait pertanggungjawaban keuangan yang sedemikian ketat itu.

Dia menambahkan, untuk 2020 ini karena dalam situasi pandemi, ada pergeseran tema dan dana riset di Universitas Udayana menjadi yang terkait dengan COVID-19, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan di masyarakat dan sekaligus sesuai keinginan industri. Seperti penelitian untuk bibit vaksin, handsanitizer, hingga vitamin untuk peningkatan imun tubuh.

“Calon produk inovasi untuk 2020 ini, ada 13 prototype inovasi dan 32 produk inovasi,” ucapnya pada kegiatan yang juga menghadirkan Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali I Nyoman Ngurah Subagia itu.

Pihaknya selama ini juga sudah menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Prof Rai berharap agar kerja sama yang terjalin bisa lebih dieratkan.

Sedangkan Putu Sudiarta dari PT Bamboomedia Cipta Persada mengatakan masyarakat Bali sejauh ini masih kekurangan literasi untuk memanfaatkan data yang ada.

Sudiarta sangat mengharapkan Bali bisa menjadi provinsi pertama yang menghasilkan “big data”, yang dihasilkan secara masif, sehingga menjadi input dalam melakukan kebijakan publik.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi dan swasta itu sangat penting, sehingga juga ada efisiensi dari sisi anggaran pemerintah untuk melakukan riset. Apalagi selama ini juga seringkali ada mismatch, yakni pemerintah membuat aplikasi, lalu diluncurkan, kemudian selesai dan tidak ada keberlanjutan,” ucap Sudiarta.(nas/cok)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.