Korban Koperasi KSP-SB Menggelar Aksi Damai

indopos.co.id  – Aliansi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB), mengumumkan rencana Aksi Damai di depan kantor Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hari Senin, 26 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya Aliansi sudah menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Dalam aksinya mereka menuntut agar KSP-SB mengembalikan uang anggota, tegakkan hukum, serta seret pengurus KSP-SB ke pengadilan

Baca Juga :

Aksi Damai di Kedubes Prancis

Ketua Aliansi Korban KSPSP (Akabe) Rahja mengatakan, Dalam rencana aksi Senin, Aliansi bermaksud melakukan pemberitahuan ke Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UKM bahwa KSPSB telah gagal bayar sejak April 2020. Aliansi merasa keluhan para anggota KSPSB yang telah dirugikan akibat gagal bayar tidak ditanggapi.

Sebelumnya, sejumlah anggota KSB melaporkan pengurus dan direktur Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait dugaan investasi bodong ke Polda Jawa Barat, (20/10). Ujarnya

Rahja juga menjelaskan, Kuasa hukum para korban mengatakan laporan ini dibuat sehubungan dengan adanya produk
Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang diterbitkan oleh KSP SB dengan iming-iming bunga tinggi hingga ada korban yang menyetorkan dana hingga mencapai total Rp 8,4 miliar ke rekening milik KSPSB yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.

Dalam sertifikat itu tercantum nilai nominal, bunga, lengkap dengan klausul perihal jatuh tempo. Akan tetapi, dalam kenyataan ternyata pembayaran imbal hasil tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Paparnya

Baca Juga :

Taliban Gagal Damai dengan Amerika Serikat

kuasa hukum para korban banyak yang telah melayangkan peringatan melalui Somasi kepada pihak KSPSB namun tidak pernah mendapat tanggapan.
Kasus KSPSB telah melalui proses hukum, di pengadilan tinggi Jakarta Pusat yang memutuskan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). terang Rahja

Tanggal 20 Oktober lalu, proses PKPU tetap disahkan, namun kasus ini mencuat kembali karena para anggota koperasi yang merasa dirugikan sebagai korban investasi bodong merasa tidak puas dengan revisi-revisi proposal Skema Perdamaian dimana terdapat Tata Cara Pencicilan Hutang kepada Kreditur/Anggota) dengan beberapa alasan, Tidak ada laporan keuangan resmi yang dipublikasikan di media mainstream sebagai acuan.
Tidak ada laporan daftar aset koperasi.
Tidak ada laporan cashflow dan saldo kas.
Tidak ada laporan rekening bank.
Tidak ada jaminan aset atas skema. pembayaran cicilan tersebut. Paparnya

Rahja juga berpendapat ada kesimpangsiuran data antara Tim Pengurus PKPU dan Data KSPSB, diantaranya Jumlah anggota sebanyak 52.000 orang (versi Tim-PKPU) sedangkan menurut versi KSPSB jumlah anggota sebanyak 180.000 orang. Daftar tagihan ada 2 versi yaitu sebesar Rp 3 triliun pada saat laporan Rapat Anggota Tahunan 2019, namun membengkak menjadi Rp 7 triliun setelah PKPU sementara dipublikasikan pada 5 Oktober 2020. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.