UU Cipta Kerja Beri Dampak Positif bagi Industri Keuangan Syariah

indopos.co.id – Menurut Sekertaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Faozan Amar, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun pangsa pasar Industri Keuangan Syariah hanya 5,3 persen.

“Indonesia 5,3 persen, Malaysia sudah 23,8 persen, Arab Suadi 51,1 persen dan Uni Emirat Arab 19,6 persen. Ini menarik dikaji kenapa pangsa pasar Industri keuangan syariah di Indonesia masih kecil,” kata Faozan dalam diskusi daring bertajuk Peluang dan tantangan Industri Keuangan Syariah dalam UU Cipta Kerja pada Selasa (27/10/2020) yang digelar oleh goodmoney dan asyarakat Ekonomi Syariah.

Dikatakan oleh dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Uhamka ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku Industri Keuangan Syariah saat ini. Salah satunya, keterbatasan permodalan.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai oleh Faozan memiliki dampak positif pada Industri Keuangan Syariah (Perbankan Syariah, Industri keuangan syariah (non-bank) dan pasar modal syariah).

Baca Juga :

Salah satunya, menurut Faozan Amar, bahwa UU Cipta Kerja mengatasi persoalaan perizinan yang ribet. “Saat ini, ngurus CV saja harus ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini ribet banget. Dalam UU Cipta Kerja ada penyederhanaan perizinan,” tutur dia.

Kata Faozan, ada beberapa poin dalam UU Cipta Kerja yang memberikan peluang positif bagi pelaku usaha Industi Keuangan Syariah. Baik dalam sektor perbankan syariah, ataupun koperasi syariah. Faozan mencontohkan soal Perbankan Syariah yang diatur dalam pragraf 4 Pasal 79 UU Cipta Kerja.

“Peluang pertama, dalam butir 3 (Pasal 79) tetang permodalan. Dalam UU sebelumnya, aturan mengenai permodalan diatur sesuai dengan regulasi Bank Indonesia. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja peraturan tersebut kini diatur oleh regulator penanaman modal. Ini adalah peluang bagus,” beber Faozan.

“Peluang kedua, terdapat dalam butir 1 tentang kepemilikan bank yang semula diatur mengenai ketentuan pelengkap (pairing). Namun, dalam UU Cipta Kerja pairing tersebut dihilangkan, dengan kata lain jadi lebih mudah,” sambung Direktur Al Wasah Institute ini.

Menurut Faozan, selain perbankan syariah, Omnibus Law ini juga beri manfaat bagi Koperasi dengan Prinsip Syariah. Koperasi dengan Prinsip Syariah sekarang dijamin oleh UU Cipta Kerja.

“Pendirian koperasi dengan Prinsip Syariah mudah dilakukan dengan adanya Pasal 86 UU Cipta Kerja, yang menambahkan Pasal 44A dalam UU Perkoperasian,” ungkapnya.

Aturan baru ini, menurut Faozan, adalah peluang bagus untuk mendirikan Koperasi dengan Prinsip Syariah demi penciptaan lapangan kerja, mengingat saat ini jumlah koperasi jenis ini baru ada 4.500-5.500 unit.

Narasumber lain, Arief Mufraini mengatakan, pengaturan dalam UU Cipta Kerja soal penanaman modal asing pada perbankan syariah itu penting.

“Dalam perbankan syariah, size is matter. Bahwa permodalan itu sangat penting,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Selain permodalan, menurut Arief, yang tak kalah penting juga stabilitas bank-bank kecil. Namun Arief positif bahwa konsentrasi akan meningkatkan stabilitas.

“Artinya, penambahan modal seharusnya akan memberikan ruang yang lebih baik dalam perbankan syariah atau islamic banking,” jelasnya.(rmn)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.