Utamakan Kepentingan Pengusaha, Ida Fauziyah 

Tak Pantas Menjabat Menaker 

indopos.co.id – Sejumlah tokoh buruh menilai Menteri Tengaga Kerja Ida Fauziyah tidak pantas menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Hal tersebut karena setiap keputusannya selalu mengutamakan kepentingan pengusaha. Salah satunya adalah surat edaran yang tidak meniakkan upah minimum 2021.

“Saya mengatakan Ida Fauziyah bukan Menteri Ketenagakerjaan. Tapi menteri Apindo atau Menteri Kepengusahaan,” ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz, di Jakarta, Sabtu (31/10/2020).

Menurut Riden, salah satu kecenderungan Ida Fauziyah membela pengusaha yaitu menerbitkan surat edaran THR boleh dicicil. ”Bahkan boleh tidak dibayar,” cetus Riden.

Kemudian, kata Riden, saat ini Ida kembali lebih condong ke pengusaha dengan mengeluarkan surat edaran agar tidak menaikkan upah minimum 2021. “Menurut saya yang benar pemerintah mengeluarkan surat edaran upah minimum tetap ada kenaikan. Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, ada mekanismenya dengan melakukan penangguhan UMK,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Dewan Pengupahan Nasional Mirah Sumirat yang menilai keputusan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran upah minimum tahun depan tidak naik, bentuk rasa ketidakpedulian pemerintah ke pekerja.

“Kami pertanyakan negara di mana? Bukannya kewajibannya melindungi segenap rakyat. Sudah ganti saja, bukan Menteri Ketenagakerjaan tapi menteri pengusaha,” ujar Mirah.

Dirinya mengusulkan ada dua menteri, menteri ketenagakerjaan dan satu lagi menteri pengusaha. ”Menteri pengusaha kasih saja ke Ibu Ida Fauziyah,” ungkapnya.

Mirah Sumirat yang juga menjabat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, menyebut pemerintah terlalu membela kepentingan pengusaha, dibanding pekerja di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian, rasa kemanusiaan sama sekali di tengah pandemi COVID-19 ke pekerja,” papar Mirah. Mirah menjelaskan, pada 16 Oktober 2020 terdapat pertemuan antara Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, pengusaha, dan pemerintah.

Dari pertemuan itu, kata Mirah, terdapat dua pendapat, yaitu perwakilan serikat pekerja meminta ada kenaikan upah minimum 2021 untuk diserahkan ke Dewan Pengupahan Daerah masing-masing. “Dari pengusaha Apindo meminta pemerintah tidak menaikkan UMP 2021. Sedangkan pemerintah tidak menyampaikan pendapat,” papar Mirah yang juga perwakilan serikat pekerja di Dewan Pengupahan Nasional.

Dari dua pendapat tersebut, kata Mirah, pemerintah terlihat lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha, dibanding nasib pekerja. “Lagi-lagi sikap pemerintah tidak bijaksana sama sekali, dengan mengedepankan win win solution,” ucap Mirah.(dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.