Delapan Bulan Akses Ditutup, Pjs Gubernur Kepri Lobi Malaysia. Ini Alasannya…

indopos.co.id – Pemerintah Malaysia sudah sekitar delapan bulan menutup akses menuju Kepulauan Riau (Kepri), Indonesia. Kebijakan Negeri Jiran itu seiring dengan upaya mencegah penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Namun kebijakan tersebut ternyata mengganggu aktivitas kedua negara, khususnya masyarakat Kepri.

Karenanya, dalam kegiatan Coffee Morning bersama Dubes Malaysia Datuk Zainal Abu Bakar dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Deni Abdi yang juga dihadiri Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, sekaligus Wakil Satgas COVID-19 tingkat pusat Dr Zafrizal di Jakarta, Senin (2/11/2020), Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin melobi ke Kedutaan Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta.

Baca Juga :

Kepada Dubes Malaysia Datuk Zainal Abu Bakar, Bahtiar meminta diskresi supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Kepri segera dibuka. ”Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan Pandemi COVID-19 hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ujar pria yang juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dijelaskannya, tugasnya sebagai Pjs Gubernur adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Ini karena antara Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun karena ditutupnya akses antar negara, menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala. Pihaknya menyampaikan apresiatif ke Kemenlu yang sudah memfasilitasi pertemuan pada Senin (2/11/2020) di Jakarta.

Baca Juga :

”Bagaimana ke depannya perlu perhatian dari Pemerintah Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” jelasnya.

Kepri, Indonesia; Johor, Malaysia; dan Singapura merupakan satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara. Ibaratnya seperi Depok, Jawa Barat; Tangerang Selatan, Banten; dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda.

Baca Juga :

Bahtiar memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu pula bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tangjung Pinang dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.

Sebagai contoh melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura, Kota Tanjung Pinang, Kepri biasanya rata-rata 1.500-2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak.

Hubungan interaksi antar masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kerajaan Johor zaman dahulu dipimpin Sultan disebut Yang Dipertuan Besar –semacam presiden–, sedangkan Yang Dipertuan Muda –semacam perdana menteri–, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat.

Ini mulai dari Yang Dipertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Chelak 1728-1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745-1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.

Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abad yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat Kepri dan masyarakat Johor Bahru pasti sangat tinggi.

”Maka dari itu, kepada Dubes Malaysia Datuk Zainal Abu Bakar, kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Kita berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri, Red), tentunya dengan protokol kesehatan COVID-19 yang disepakati,” ujar Bahtiar.

Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Kepri. Dengan demikian bisa melihat langsung situasi Kepri saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari Dubes Malaysia.

”Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas COVID-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” tandas Bahtiar.

Direktur Asia Tenggara Kemenlu Deni Abdi mengatakan, selama ini hubungan bilateral Indonesia-Malaysia diwakili Kemenlu. Wilayah yang berdekatan dengan satu sama lain adalah Kepri dan Johor Bahru. Karena itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

”Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” ujar Deni.

Dubes Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abu Bakar menyampaikan aspresiasi kepada Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Baginya, ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik. Yakni, bagaimana untuk merapatkan hubungan Kepri dengan Malaysia.

”Bagaimana kita mengatasi masalah COVID-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara. Dampak ekonomi akibat Pandemi COVID-19 juga dirasakan provinsi di Malaysia (Johor Bahru, Red) dan Kepri,” ujarnya.

Menurutnya, perlu kebersamaan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Merespon permohonan Pjs Gubernur Kepri, ia dan rekan-rekan kedutaan akan melihat sendiri situasi di Kepri untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu.

”Kita berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi, dan penyebaran COVID-19 sama-sama bisa kita atasi dan kendalikan,” tegas Datuk Zainal Abidin Bakar. (sro)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.