Hadapi Situasi di LCS, TNI AL Harus Perkuat Gunboat Diplomacy dan Naval Diplomacy

indopos.co.id – Panasnya situasi di kawasan Laut China Selatan (LCS) lambat laun akan berdampak pula ke Indonesia. Untuk itu sebagai negara maritim, Indonesia perlu membangun kekuatan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat dan proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

Hal tersebut disampaikan pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam menanggapi situasi di LCS yang bisa saja mengarah pada Perang Dunia III.

Baca Juga :

BPK RI Mulai Audit Keuangan TNI AL 

”Seluruh stakeholders harus terus mengembangkan kesadaran domain maritim atau Maritime Domain Awareness (MDA). Karena wilayah Indonesia ini adalah dua pertiga dari Asia Tenggara dan menjadi urat nadi jalur perdagangan internasional sekaligus kunci stabilitas kawasan dan barometer bagi keamanan maritim kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang berpengaruh besar pada dunia,” kata Susaningtyas di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Ia menjelaskan, agresivitas Tiongkok yang memiliki kekuatan besar ekonomi dan militer tengah berusaha menguasai jalur perdagangan Indo Pasifik dengan cara membangun beberapa pelabuhan di negara partisipan. Semua itu dilakukan menurut Susaningtyas demi kepentingan strategis Tiongkok yang dapat membawa ancaman di kawasan.

Pada sisi lain, lanjut Susaningtyas, Amerika Serikat (AS) bersama dengan Jepang, India, dan Australia juga membentuk aliansi strategis untuk memperkuat konsep free and open Indo Pasifik yang dinilai untuk melaksanakan fungsi menahan pengaruh Tiongkok di kawasan.

”Belakangan aliansi tersebut juga mulai menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN. Saat ini perubahan postur pertahanan global juga telah memunculkan adanya ancaman siber termasuk kejahatan siber, perebutan data personal untuk kepentingan bisnis, pertahanan untuk mendeteksi pola mobilitas penduduk, serta kompetisi (senjata) nuklir, biologi dan kimia atau nubika,” kata mantan anggota Komisi I DPR RI ini.

Baca Juga :

Untuk itu, menurut perempuan yang biasa disapa Nuning ini, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dalam menjaga kedaulatan laut yurisdiksi nasional dan stabilitas keamanan maritim harus menjadi konsentrasi utama dalam berbagai operasi militer, baik unilateral, bilateral atau multilateral.

”Untuk itu, kualitas dan kuantitas operasi militer harus lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola dan jenis gelar operasi militer. Secara khusus, kemampuan diplomasi dan kerja sama antar Angkatan Laut negara-negara ASEAN dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjaga sentralitas ASEAN,” kata Nuning.

Ia menilai, saat ini penting pula untuk memanfaatkan Big Data dan Artificial Intelligence dalam pengolahan sistem keamanan maritim dalam konteks menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia dan kawasan. ”Karena kemampuan diplomasi maritim dibutuhkan untuk menjaga Indonesia jangan sampai menjadi proxy dari pertarungan kekuatan besar AS dan China,” imbuhnya.

Ia menegaskan, strategi pertahanan maritim Indonesia harus bertumpu pada gabungan armada kapal perang TNI AL dengan seluruh armada kapal pemerintah instansi Kementerian/Lembaga dan armada niaga.

”Selain itu, strategi pertahanan maritim Indonesia juga harus mengutamakan kerjasama internasional melalui diplomasi Angkatan Laut atau Gunboat Diplomacy dan Naval Diplomacy, serta diplomasi maritim. Bukan hanya itu, strategi pertahanan maritim Indonesia harus lebih mengutamakan pengendalian laut (sea control) pada ketiga ALKI sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Sriwijaya yang sangat mengendalikan Selat Malaka dan Selat Sunda,” pungkas Nuning.(ind)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.