BPJAMSOSTEK dan Kementerian Koperasi dan UKM Kompak Lindungi Pekerja Sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

indopos.co.id – Pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku usaha pada sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya Kementerian yang membidangi yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Hal ini diwujudkan melalui kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, di Plaza BPJAMSOSTEK, pada Rabu (4/11/2020).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto dan Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Teten Masduki tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Baca Juga :

Dalam kerja sama kali ini, poin penting yang diangkat adalah terlaksananya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia bagi para pelaku usaha di sektor dimaksud. Hal ini termasuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha, pertukaran data dan informasi, peningkatan kesadaran hukum untuk pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, dan pelaksanaan program yang mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan pada bidang dimaksud.

“Kita semua mengetahui bahwa sektor Koperasi dan usaha Menengah, Kecil dan Mikro juga memiliki risiko kerja yang sama sama harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman terkait kondisi sosial ekonomi yang dihadapi para pekerjanya,” tukas Agus.

Baca Juga :

Dirinya menambahkan sebelumya telah melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha untuk membekali para pekerjanya dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara door to door, melalui seluruh unit kerja BPJAMSOSTEK. “Kami tidak membedakan kategori pekerja berdasarkan jenis usahanya, bagi kami seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karenanya kerja sama ini sangat penting untuk dapat menjangkau lebih jauh lagi para pelaku usaha dan pekerjanya agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Agus.

Senada dengan Agus, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berharap kerja sama ini mampu mensinergikan fungsi masing-masing pihak untuk dapat menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku usaha KUKM dan pekerjanya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, pihaknya akan fokus pada penyusunan Perjanjian Kerja sama (PKS) sebagai turunan dari nota kesepahaman, dengan melibatkan Deputi deputi di Kementerian Koperasi dan UKM agar implementasinya dapat berjalan secara maksimal.

“Melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang akan datang, saya berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku usaha Menengah, Kecil dan Mikro dapat terjamin dari risiko sosial dan ekonomi akibat kerja,” ujar Teten.

Dirinya menjelaskan, jumlah UMKM yang mencapai 65 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen dipandang perlu untuk diberikan literasi dan edukasi akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha maupun pekerjanya, begitu pula dengan Koperasi.

“Selain perlindungan bagi pelaku usaha, perlindungan bagi Pendamping Pelatihan Koperasi dan Pelaku UKM serta pegawai non ASN di lingkungan Kementerian Koperasi & UKM perlu direalisasikan,” tambahnya.

Berdasarkan data dari BPJAMSOSTEK, hingga saat ini terhitung baru 9.982 koperasi atau setara 8,1 persen yang telah mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pada program BPJAMSOSTEK. Sementara untuk pekerja yang terdaftar sebesar 292,6 ribu atau setara 55 persen dari total keseluruhan anggota Koperasi.

“Semoga kami dapat segera mengimplementasikan kerja sama ini dalam bentuk nyata agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja dapat dicapai segeram,” cetus Agus.

Sementara itu Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan kerja sama tersebut penting untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja di UMKM dan koperasi. Menurutnya, data statistik menunjukkkan sekitar 97 persen tenaga kerja diserap di sektor UMKM dan koperasi. Sebagian besar hubungan kerja di UMKM dan koperasi adalah informal.

”Data BPJS mencatat baru 8,1 persen koperasi terdaftar di BPJAMSOSTEK. Dengan kerja sama ini kita menginginkan semakin banyak persentase jumlah koperasi dan UMKM yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” ujarnya. Teten berharap BPJAMSOSTEK memberikan kemudahan dalam pendaftaran kepesertaan para UMKM yang kebanyakan adalah pekerja informal.

”Peran kepala dinas di daerah sangat penting untuk bagaimana mendorong UMKM ke kepesertaan BPJAMSOSTEK,” ungkapnya. Teten mengaku diberikan amanah Presiden Joko Widodo agar bagaimana UMKM dan koperasi lebih banyak menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Begitu pula bagaimana agar pekerja di sektor UMKM tidak lagi beketrja dalam status informal.

”Intuk itu kita dorong dengan strategi UMKM naik kelas. Bagaimana usaha kelas menengah menjadi usaha besar sehingga penyerapan tenaga kerja semakin besar dan terjadi transformasi ke dari informal ke formal,” ungkapnya. Sehingga pekerja di dalamnya juga mendapatkan kepastian kerja termasuk kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan.(dni/mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.