Politik Luar Negeri AS Bertumpu pada Pentagon, CIA dan Deplu

indopos.co.id – Situasi politik yang menghangat di Amerika Serikat terkait Pilpres, dan siapa yang akan terpilih dan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021 mendatang. Meski hampir semua pihak termasuk media di AS mengunggulkan Joe Biden. Lantas berbagai pertanyaan muncul apakah kebijakan politik dan ekonomi AS akan berubah terhadap Indonesia setelah Joe Biden yang menjabat Presiden AS.

Hal tersebut dijawab aktivis HAM Natalius Pigai yang memastikan kebijakan ekonomi dan politik AS terhadap Indonesia tidak akan berubah siapa pun presidennya di AS. Pigai beralasan sejak dulu sampai sekarang, tipologi politik di AS untuk luar negeri bertumpu pada tiga kekuatan, yakni Departemen Pertahanan AS, Badan Intelijen Pusat AS atau CIA, dan Departemen Luar Negeri AS.

Baca Juga :

Menurutnya, kebijakan dari tiga kekuatan itu (Dephan, CIA, dan Deplu AS) dibuat oleh Kongres AS yang terdiri dari DPR AS dan Senat AS. Sedangkan Presiden AS hanya mengeluarkan kebijakan ”menekan tombol” keras atau pelan dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan Kongres AS tersebut.

”Jadi begini, sejak dulu sampai sekarang tipologi politik luar negeri AS ada pada tiga kekuatan, yaitu Pentagon (Dephan), CIA (Central Intelligence Agency), dan Departemen Luar Negeri-nya. Nah, kebijakan dari tiga kekuatan itu dibuat oleh DPR AS dan Senat AS. jadi siapa saja presidennya di AS tinggal menjalankan kebijakan yang sudah dibuat DPR AS dan Senat AS itu. Presiden hanya menekan tombol keras atau ringan saja dalam menerapkan kebijakan yang sudah dibuat itu,” urai Pigai dalam sebuah wawancara di Jakarta melalui youtube baru-baru ini.

Baca Juga :

Ia pun menegaskan, kedatangan Menlu AS Mike Pompeo ke RI hanya menjalankan kebijakan yang sudah dibuat di “dapur” Kongres AS sejak lama. ”Jadi kalau orang berfikir kalau kebijakan luar negeri AS akan berubah terhadap Indonesia sesuai perubahan dari Presiden Trump ke Presiden Biden, jelas tidak ! Karena politik luar negeri mereka sudah dibuat lama,” tegas mantan anggota Komnas HAM 2012-2017 itu.

Ia pun menegaskan, sejak dulu sampai sekarang di seluruh dunia, dalam menjalankan politik luar negerinya, AS selalu ”bermain” dengan kelompok mayoritas di sebuah negara, bisa dengan kelompok mayoritas agama atau suku mayoritas. Hal itu pun yang berlaku untuk Indonesia.

Baca Juga :

”Karena itu, siapa saja presidennya di sana, maka akan terjadi tiga hal di Indonesia, yaitu akan muncul sikap tegas dari Indonesia terkait konflik di Laut China Selatan, akan ada situasi dimana Indonesia mengalami titik terendah dalam krisis ekonomi dan politik dalam beberapa bulan ke depan, lalu akan muncul sosok yang disiapkan sebagai pemimpin di RI pada 2024,” pungkas Pigai. (ind)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.