Produk Hortikultura Asal Indonesia Masih Dikenakan Bea Masuk Tinggi

indopos.co.id – Komisi IV DPR RI mengatakan sejumlah negara masih ada yang mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap produk hortikultura asal Indonesia. Hal itu membuat produk menjadi lebih mahal. Serta mengurangi kompetitif dari segi harga.

“Kami mendapatkan informasi tingginya bea masuk dikenakan terhadap produk hortukultura Indonesia. Yakni 20 sampai 25 persen. Tapi Filipina, Vietnam atau negara lain lebih rendah. Bisa 5 persen. Ini kurangnya lobi pemerintah terhadap negara tujuan ekspor,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat rapat dengan Kadin dan asosiasi pengusaha dan petani hortikultura, Rabu (11/11/2020).

Menurutnya, hortikultura adalah produk berdaya saing tinggi dan mempunyai potensi ekspor. “Ini harus dimanfaatkan semaksimalkan mungkin,” pungkasnya.

Sementara itu,komisi IV akan mengawasi lebih cermat soal wajib tanam bawang putih. “Kebutuhan tidak sampai 500 ribu ton. Penerbitan rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) sekitar 1 juta ton. Saya bilang kenapa tidak 10 juta sekalian. Jujur saya paling males mengundang, eksportir dan importir. Satupun tidak ada berani yang ngomong. Sudah tiga kali kami manggil,” pungkas Sudin

Baca Juga :

DPR RI Kecam Aksi Pengeboman ISIS di Arab Saudi

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengatakan setelah mendengar penjelasan asosiasi, pihaknya menyimpulkan peraturan sebelumnya mengharuskan pemilik RPIH menanam. “Namun ada permen yang baru, boleh menanam setelah memperoleh RPIH. Faktanya yang telah dapat RPIH banyak yang tidak menanam,” ujarnya.

Daniel menambahkan, impor hortikultura tidak selalu buruk. Kalau menguntungkan Indonesia dan tidak merugikan petani. Dan konsumen tidak kesulitan mendapatkan produk itu. “Jangan kita lakukan impor saat petani sedang panen,” pungkasnya.

Baca Juga :

Peserta MTQ Nasional Wajib Tes Usap

Sementara itu, Ketua bidang Hortikultura Kadin Indonesia, Karen Tambayong mengatakan, secara neraca perdagangan kita defisit sekitar 23 triliun dari produk hortikultura.

“Namun itu sebenarnya peluang kita. Tapi produknya tidak ada. Jadi industri mengambil dari luar negeri,” ujarnya.

Namun lanjut Karen karena pelaku industri kebanyakan anggota Kadin, pihaknya telah memiliki program kemitraan. Dengan lebih dari satu juta petani, sebagai offtaker.

“Kita berpartner dengan petani. Dan membeli produk hortikultura mereka,” pungkasnya. (dai)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.