Kepala Daerah Abaikan Protokol Kesehatan, Langsung Copot!

indopos.co.id – Mendagri Tito Karnavian sudah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi tersebut dikeluarkan Tito sebagai reaksi adanya kerumunan massa yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di beberapa acara yang dihadiri Habib Rizieq Shihab.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu yang ditandatangani Tito pada 18 november 2020 itu
berisi enam (6) poin aturan yang memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota diberhentikan dari jabatannya jika diketahui melakukan pelanggaran.

”Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” kata Tito di Gedung DPR RI, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, pemberhentian kepala daerah yang melanggar instruksi tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia pun menegaskan, instruksi tersebut sudah ditandatanganinya dan langsung mengedarkan instruksi tersebut kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Ia juga meminta setiap kepala daerah harus mematuhi protokol kesehatan dengan tak ikut-ikut dalam kerumunan.

Baca Juga :

”Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” tandas Tito. (ind)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.