UU Cipta Kerja Atasi Obesitas Regulasi

indopos.co.id – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja mengharmonisasikan seluruh produk perundang-undangan dari berbagai instansi pemerintah. Ketika perundang-undangan ini diimplementasikan maka akan berpotensi membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Mien Usihen mengatakan, jumlah regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah mencapai total 245.883 buah. Dengan rincian produk hukum tingkat pemerintah instansi pusat mencapai 57.528 aturan dan produk hukum tingkat daerah mencapai 188.355 aturan.

Baca Juga :

Klaim Kurangi Angka Pengangguran

Banyaknya jumlah aturan tersebut, kata Mien, sangat berpotensi terjadi tumpang tindih kebijakan.

“Banyaknya Undang-Undang di Indonesia berpotensi terjadinya disharmoni perundang-undangan. Maka itu hadirnya Cipta Kerja dimaksudkan mengatasi persoalan ini,” kata Mien, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga :

Mien mengatakan, bengkaknya jumlah aturan selama ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Masyarakat banyak menjadi korban atas banyaknya aturan tersebut.

“Kita tidak pernah melakukan evaluasi terhadap dampak berlakunya perundang-undangan tersebut kepada masyarakat,” kata Mien.

Baca Juga :

Prioritaskan Pengujian UU Cipta Kerja

Dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, maka regulasi akan menjadi lebih harmonis. Aturan ini akan memangkas aturan yang saling tumpang tindih atau berlawanan. Hasilnya, kebijakan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dapat dioptimalkan.

“Pemangkasan regulasi dapat dilakukan melalui pendekatan Omnibus Law. Menghasilkan produk UU yang tertib dan ramping,” kata Mien. (yay)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.