Alexa Metrics

Implementasi UU Cipta Kerja di Jawa Barat Dikebut untuk Memudahkan Peluang Bisnis

Implementasi UU Cipta Kerja di Jawa Barat Dikebut untuk Memudahkan Peluang Bisnis Rapat Koordinasi Implementasian Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan pelaku bisnis industri besar dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Jawa Barat. Foto: Humas Kemenko Marves.

indopos.co.id – Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja langsung dikebut pemerintah pusat. Salah satu caranya Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi (Marves) menggandeng berbagai stakeholder di daerah, salah satunya dengan Jawa Barat.

Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menggelar rapat koordinasi dengan pelaku industri besar dan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat untuk mendorong proses deregulasi agar daya saing daerah dalam menarik investasi semakin meningkat.

”Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan dapat mempercepat arus investasi yang sifatnya padat karya. Melalui kemudahan perizinan dan revisi pada beberapa aturan dalam UU Ketenagakerjaan, maka akan semakin menarik investasi untuk hadir di Indonesia,” kata Septian dalam rakor tersebut di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (23/11/2020).

Menurut Seto, Jawa Barat memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, dan dapat menjadi pendorong perekonomian. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki potensi yang besar dalam hal bisnis dan investasi karena didukung infrastruktur yang memadai, seperti aksesibilitas tol yang dapat memudahkan pengiriman logistik dan pusat perindustrian.

Masih di dalam rakor tersebut, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Akbar Pasaribumengatakan, Pandemi COVID-19 masih menjadi masalah yang membuat banyak investasi ditarik. Selain itu, masih ada isu perizinan, tenaga kerja, serta pembebasan lahan yang juga menghambat arus investasi.

”Bahkan, saat ini Indonesia masih menempati peringkat 73 Ease of Doing Business (EODB) untuk kemudahan berusaha,” ujar Ferry Akbar.

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III di Jawa Barat masih mengalami kontraksi sebesar 4,08 persen. Sedangkan realisasi investasi di 2020 menurun, khususnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA).

”Saat ini diperlukan strategi untuk mendorong investasi. Harapannya, UU Cipta Kerja akan mempermudah pendirian bisnis di Indonesia. UU Cipta Kerja ini akan menyederhanakan alur birokrasi perizinan dalam membuka usaha dan melakukan investasi. Perizinan akan menjadi lebih mudah karena didasarkan pada analisis berbasis risiko, sehingga registrasi bisnis tidak akan berbelit,” pungkas Ferry.(ind)



Apa Pendapatmu?