Alexa Metrics

Awasi Pencabutan HGU Pelaku Pembakaran Hutan

Awasi Pencabutan HGU Pelaku Pembakaran Hutan ilustrasi

indopos.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menginginkan agar tindakan pencabutan hak guna usaha (HGU) terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan perlu dipublikasikan secara luas serta denda yang telah ditentukan juga harus segera dieksekusi.

Andi Akmal Pasluddin dalam rilis di Jakarta, Selasa, sangat menyayangkan bahwa hingga saat ini pencabutan Hak Guna Usaha pada pelaku utama pembakar atau penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas masih belum dipublikasikan hukumnya.

“Begitu juga potensi denda yang sekitar Rp5,7 triliun juga masih belum di eksekusi dimana denda tersebut dapat digunakan untuk pemulihan lahan yang kritis akibat deforestasi,” kata dia.

Menurut dia, harus ada perbaikan pola pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena sudah hampir lima juta hektare lahan terbakar sejak tahun 2015 hingga 2020.

Data dari berbagai lembaga mengungkapkan, lanjutnya, antara 2015-2019, lahan terbakar sudah 4,4 juta hektar, jadi perkiraan hingga 2020 sudah bertambah hingga 5 juta hektar.

“Lima tahun terakhir ini belum ada terobosan signifikan dalam pengendalian kebakaran hutan ini. Mesti ada upaya, dan pola yang menjadi andalan pada program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar tidak semakin meluas dan bertambah dari tahun ke tahun,” ucap Akmal.

Ia memaparkan, telah ada sebanyak 258 sanksi administratif diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata.

Untuk itu, Akmal menginginkan agar berbagai hal tersebut dapat diumumkan agar masyarakat dapat mengetahui.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut juga penting dalam rangka meningkatkan kewaspadaan sekaligus sebagai kontrol sosial yang kuat baik dari masyarakat maupun dari media. (ant/rul)



Apa Pendapatmu?