Alexa Metrics

Indonesia Harus Segera Kembali ke Jati Dirinya

Indonesia Harus Segera Kembali ke Jati Dirinya Heru Lelono

Heru Lelono
Anggota Masyarakat, bekas Staf Khusus Presiden

Judul di atas tentu melahirkan pertanyaan, apakah hari ini Indonesia sudah meninggalkan jati dirinya? Atau apakah jati diri Indonesia memang sudah luntur?

Jawaban pertanyaan itu akan menjadi bagian yang semoga mampu menjadi alat mawasdiri seluruh komponen bangsa Indonesia, bagi yang sedang menjadi rakyat, apalagi bagi yang sedang menjadi pejabat.

Pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang sangat menentukan, apakah bangsa ini perlu mawasdiri atau tidak. Bagi pemerintah dinegara manapun, kritik masyarakat adalah bagian penting untuk terus menyempurnakan kebijakan.

Karena memang fungsi dan kewajiban pemerintah adalah membawa masyarakat menjadi sebuah bangsa yang semakin hari semakin baik dan maju, dimana kemajuan tersebut sangat bergantung kepada kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

“There is only one way to avoid criticism : Do nothing, Say nothing and Be nothing”, demikian ungkapan Aristotle. Tentu semua tidak ingin ada pemerintah yang be nothing seperti ungkapan Aristotle diatas.

Persoalan sebuah bangsa memang akan selalu datang dan pergi. Persoalan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, kadang terasa ringan, tetapi juga sering berat. Persoalan dalam negeri bisa terjadi dari kondisi alam, juga ketidak sempurnaan, bahkan kesalahan penetapan kebijakan pemerintah. Persoalan yang bisa saja melahirkan masalah di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik juga sosial.

Persoalan-persoalan tersebut saat ini begitu banyak melahirkan masalah didalam negeri tercinta ini. Tidak jarang masalah yang mempengaruhi keseharian hidup masyarakat ini menjadi pendorong berbagai komponen masyarakat untuk melakukan kritik kepada Pemerintah.

Tentang Kritik Buruk dan Kebenaran

Dikehidupan bangsa Indonesia saat ini, nampaknya kritik menjadi sesuatu yang istimewa. Kritik menjadi bahan pembicaraan dengan intensitas dan emosi yang cukup tinggi. Istimewa karena kritik hanya ditempatkan dalam dua muka. Satu, kritik adalah sesuatu yang mengganggu, sedangkan yang kedua mengatakan bahwa kritik adalah bagian dari hak dan kewajiban.

Di mata saya, kehidupan kritik di Indonesia memang sedang tidak sehat, bukan karena virus COVID-19, namun lebih tentang kuasa menguasai.

Harus diakui dan sayapun melihat kritik yang dilakukan beberapa komponen masyarakat kepada Pemerintah sering keliru, berlebihan dan keluar dari itikad baik dalam melakukan kritik itu sendiri. Bad Criticism selain mengganggu, juga bisa melahirkan perpecahan di kehidupan sosial masyarakat.

Kondisi ini di Indonesia sering diperparah oleh jawaban, atau lebih tepatnya counter attack, serangan balik dari para pendukung pemerintah yang biasanya berasal dari anggota partai politik (parpol) pendukung pemerintah, ataupun pasukan populer akhir-akhir ini, para buzzer.

Kondisi buruk ini sering saya sebut sebagai situasi Paling Konyol Implikasinya (PKI). Konyol, karena isi dan cara kritik yang buruk, diserang balik dengan kasar bahkan sering dengan topik yang berbeda, ditambah menyerang pribadi penerima ataupun pemberi kritik.

Ber-implikasi konyol, karena masyarakat awam semakin terbengong heran melihat orang-orang yang di mata mereka para cerdik pandai, saling cakar tanpa adab. Masyarakat pada akhirnya akan semakin tipis kepercayaannya kepada “para cerdik pandai”, yang notabene lebih berkemungkinan memimpin bangsa ini.

Disisi lain, ruang gerak masyarakat yang melakukan kritik karena benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, semakin sempit. Seperti masyarakat yang melakukan kritik, semisal karena menilai kepentingan dan hak hidupnya sebagai warga negara bisa terganggu oleh kebijakan yang dibuat Pemerintah.

Dua hal menjadi penyebab semakin sempitnya ruang kritik membangun seperti ini, Pertama, karena berkembangnya para kritikus buruk yang sering melakukan Bad Criticsm. Akibatnya semua kritik dinilai sama, dalam bahasa Jawa, digebyah uyah, semua kritik dianggap buruk dan mengganggu.

Kedua, pihak yang dikritik dalam hal ini bagian dari Pemerintah, merasa secara politik paling benar karena sedang berkuasa, dan segan menerima masukan dari pihak lain, apalagi masyarakat awam.

Kritik masyarakat dinegara yang sehat, adalah bagian penting dari check and balances antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang selayaknya berhak mendapatkan manfaat terbesar dari hasil kebijakan tersebut. Saya suka saat membaca tulisan Divya Gupta, author blog Pretty Smart Techie : “There’s a diffrence between criticsm and truth”.

Salah satu kalimat tulisannya mengatakan, “Bahkan kalau semua orang mengatakan benar, hal itu bisa jadi salah. Orang lain mungkin ikut mengatakan hal itu benar, hanya karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan mengatakan hal itu”.

“Kadang saat kita mencoba mengatakan bahwa apa yang diperbuat orang lain itu salah. hanya karena ingin dia memperbaikinya. Tetapi mereka sering berkeras mempertahankan ketidak yakinannya kepada kita, dan mengatakan bahwa kita hanya suka melakukan kritik dan tidak mendukung sikapnya”.

Pemahaman kritik ini memang selayaknya lebih dipahami masyarakat, terutama para pengambil kebijakan, yang berkewajiban mengelola negara, dan bukan sekedar memerintah. Sehingga kritik yang baik bisa dimanfaatkan untuk penyempurnaan kebijakan.

Berbahayanya Krisis Sosial

Saya sering mengatakan, bila sebuah negara mengalami krisis ekonomi, mungkin bisa diperkirakan cara dan waktu mengatasinya. Hal itu karena didalam ekonomi, banyak teori dan perangkat yang bisa digunakan sebagai bahan penanganannya.

Krisis Politik mungkin lebih sederhana lagi. Karena didalam politik, persoalan pokoknya adalah pembagian kekuasaan, sehingga lebih mudah menghindarkan masyarakat untuk terlibat secara buruk dalam krisis tersebut.

Namun bila yang terjadi krisis sosial, akan sangat sulit menentukan cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Salah satu topik yang bisa atau tepatnya mudah bergeser menjadi krisis sosial adalah bila berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Saya ingin menyoroti dan kaitkan berlarutnya berita sikap pemerintah terhadap Rizieq Shihab. Kalau dikatakan ada persoalan, sampai saat ini saya pribadi sebagai masyarakat umum tidak faham, persoalannya apa. Sebagai warga negara Indonesia seperti yang lain, kebetulan Rizieq Shihab beragama Islam, agama yang juga kebetulan dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Mengapa pemerintah nampak begitu terganggu tanpa mampu mengembalikan kehidupan sosial kejalur yang normal atas polemik Rizieq Shihab. Nama Rizieq Shihab seolah dibiarkan menjadi materi polemik yang dibiarkan meriah ke ranah informasi publik, dan masyarakat dibiarkan mengembangkan penilaiannya masing-masing.

Ketidaktegasan sikap pemerintah, menimbulkan pro kontra diantara masyarakat. Belum lagi seperti saya tulis di atas, di Indonesia saat ini banyak tumbuh bad criticus, juga counter attackers. Ditambah lagi, banyak media yang hanya suka, atau hanya bisa memberitakan berita kontroversi murah, seperti tentang video porno mirip artis G, yang berminggu mengganggu tidur kita melalui hand phone setiap pagi.

Sebagai bangsa negara yang sejatinya memiliki jati diri kokoh, apalagi dengan falsafah Pancasilanya, maka semua masyarakat di Indonesia ini sudah selayaknya mendapat jaminan untuk hidup damai, sejahtera dalam keadilan karena tegaknya hukum.

Kita semua masih ingat, di masa pemerintahan pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai petinggi Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab terpaksa harus menghadapi risiko hukum karena, sekali lagi karena dinilai melakukan pelanggaran hukum. Seperti itulah sedikit jati diri negara ini harus ditunjukkan.

Indonesia adalah negara hukum, dalam demokrasi dan kebebasan. Kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang dan aturan. Kebebasan berpendapat harus dilindungi, tetapi bukan kebebasan untuk berbuat apa saja sesukanya.

Kalau perbuatan tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran hukum yang ada, maka siapapun harus siap berhadapan dengan resiko hukum itu sendiri. Karena hukum ini sejatinya untuk menjaga keadilan dan kedamaian seluruh rakyat, bukan hanya melindungi atau menghukum satu dua orang saja.

Hukum bukan alat kekuasaan, bukan alat melanggengkan kekuasaan, bukan alat mempertahankan jabatan, apalagi alat mencapai kepentingan bagi kelompok dengan warna politik tertentu.

Kembali ke polemik Rizieq Shihab. Apabila yang bersangkutan memang melanggar hukum, mengapa pemerintah dalam hal ini aparat hukum tidak segera memprosesnya secara hukum.

Kalau hanya mencabuti baliho karena ada foto Rizieq Shihab, apa salahnya baliho? Kalau dituntut karena membuat kerumunan di bandara, apa sesederhana itu dengan memanfaatkan bencana Pandemi COVID-19?.

Apalagi bicara penyebaran COVID-19. Apakah apa yang selama ini dilakukan pemerintah dan aparat sudah demikian tepat sejak awal? Sehingga terasa saat ini masyarakat seolah dalam posisi serba menjadi pihak yang salah. Bahkan jumlah dana hasil “tilang” terhadap masyarakat yang lalai tidak memakai masker saja, diumumkan di berbagai daerah seperti sebuah keberhasilan.

Jangan-jangan istilah protokol kesehatan dijadikan senjata baru untuk menjerat hukum apapun kasusnya. Jangan sampai ada semisal masyarakat berkerumun demo tentang sebuah RUU, dihukum karena sekedar “melanggar protokol kesehatan COVID-19”, namun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipersoalkan tidak dibahas samasekali.

Banyak pihak, juga termasuk saya sangat berharap pemerintah bertindak tepat, adil dan tegas terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memimpikan hidup sejahtera, aman dalam keadilan di tanah airnya.

Termasuk terhadap saudara Rizieq Shihab. Kalau memang yang bersangkutan dinilai melanggar hukum, segera proses secara hukum. Kalau pelanggaran hukumnya terbukti, masukkan bui. Namun kalau memang tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum, biarkan yang bersangkutan hidup sesuai haknya seperti warganegara  yang lain.

Ada teman tanya kepada saya, “Mas, nampaknya pemerintah takut nama Rizieq jadi besar”. Saya jawab, “Kalau begini terus, menurut saya malah pemerintah yang membesarkan nama Rizieq Shihab”.

Kritik Mengembalikan Jati Diri

Sedikit catatan di atas hanyalah sebagian pertanda lunturnya jati diri Indonesia. Dulu d imata internasional, Indonesia dinilai sebagai sebuah negara berkembang yang berdaulat, damai walau dengan begitu banyak ragam latar belakang masyarakatnya. Dengan segala ketidaksempurnaannya, Indonesia sering menjadi model penting bagi dunia, khususnya dalam mengelola sebuah negara yang mayoritasnya beragama Islam, namun masyarakat dengan keyakinan yang lain bisa hidup berdampingan dengan damai.

Dulu pemimpin Indonesia sangat sering diminta sarannya oleh negara lain, saat didalam negerinya terjadi gejolak  perpecahan masyarakat karena persoalan SARA. Untuk itu penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-pun pernah diberikan kepada negara dan masyarakat Indonesia.

Keberhasilan pengelolaan negara seperti itu, tidak mungkin terlepas dari masalah penegakan hukum, sehatnya check and balances antara pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Kalau hukum tidak tegak dan hanya dipakai sebagai senjata kekuasaan.

Di sisi lain, lembaga perwakilan rakyat hanya berfungsi sebagai perpanjangan corong pemerintah, lalu mayoritas masyarakat apatis akibat takut dihukum hanya karena lakukan kritik, maka akan semakin hilang jati diri Indonesia yang dulu begitu kuat.

Semua berharap pemerintah dari masa kemasa mampu mempertahankan dan memperkuat jati diri Indonesia. Jati diri sebagai bangsa Indonesia yang kuat, damai dan sejahtera, seperti telah tercatat sejak sejarah kelahirannya.

Selamat bekerja bagi kembalinya jati diri Indonesia bagi Pak Jokowi dan jajarannya. Insya Allah. (*)



Apa Pendapatmu?