Alexa Metrics

Skandal Korupsi Terbongkar, KKP Terbitkan Larangan Eskpor Benih Lobster

Skandal Korupsi Terbongkar, KKP Terbitkan Larangan Eskpor Benih Lobster Surat Edaran Dirjen KKP Untuk Penghentian Ekspor Benih Lobster. DOK Indopos
indopos.co.id – Satu hari setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung mengeluarkan aturan menghentikan seluruh izin ekspor benih lobster.

Pemberhentian izin ekspor itu dituangkan dalam Surat Edaran tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) bagi ekspor benih bening lobster (BBL).
Surat Edaran bernomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tersebut diterbitkan pada Kamis (26/11/2020) yang ditandatangani langsung Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini.
Dalam surat edaran tersebut dituliskan, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.
Serta, mempertimbangkan proses revisi peraturan pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP, maka terhitung surat edaran ini ditetapkan, memutuskan untuk penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
”Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tulis surat edaran tersebut.
Sedangkan, bagi perusahaan eksportir yang telah memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house diizinkan untuk mengekspor lobster ke luar negeri paling lama sehari setelah surat edaran tersebut ditetapkan.
”Yang memiliki BBL, per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari negara RI paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tegas tertulis  dalam surat edaran tersebut.
Surat edaran itu sendiri ditembuskan kepada seluruh Kepala Dinas KP Provinsi, Kabupaten/Kota, seluruh Ketua Kelompok Usaha Bersama Penangkap BBL, dan seluruh eksportir BBL.
Untuk diketahui, KPK sudah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster, setelah ditangkap pada Rabu dini hari (25/11/2020) di Bandara Soekarno Hatta setiba pulang dari Honolulu Hawaii. Selain Edhy, enam tersangka lain yang juga sudah ditetapkan KPK adalah tiga orang staf khusus menteri atas nama Safri, Andreau Pribadi Misanta, dan Amiril Mukminin, kemudian Siswadi selaku pengurus dari PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi, Ainul Faqih selaku staf khusus istri Edhy Prabowo, dan Dirut PT Dua Putra Perkasa Suharjito selaku pemberi suap kepada Edhy Prabowo.
Peranan PT ACK sendiri adalah satu-satunya jasa pengangkutan atau forwarder ekspor benih lobster yang ditunjuk Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP. Sehingga, sejumlah perusahaan eksportir benih lobster harus menggunakan jasa PT ACK dengan tarif angkutan sebesar Rp 1.800 per benih. Perusahaan-perusahaan yang berminat kemudian mentransfer uang kepada PT ACK dengan total Rp 9,8 miliar, yang diduga kuat sebagai suapan kepada Edhy Prabowo.
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan KPK ditemukan fakta bahwa Edhy menerima Rp 3,4 miliar dari PT ACK plus USD 100 ribu dari Suharjito. Sehingga, total uang suap yang diterima Edhy sebesar Rp 4,8 miliar. Uang sebanyak itu, sebagian atau sekitar Rp 750 juta digunakan untuk shopping berbagai barang mewah, seperti tas, sepatu, arloji Rolex di Honolulu Hawaii. (ind)



Apa Pendapatmu?