Alexa Metrics

Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP 

Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP  Luhut Binsar Pandjaitan. (dok humas Marves)

indopos.co.id – Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan memanggil dua pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keduanya yakni Sekjen KKP Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu.

Kepada Antam dan Haeru, Luhut yang ditunjuk Presiden sebagai Menteri KP Ad Interim meminta mereka berdua tetap meneruskan seluruh program yang baik yang sedang berjalan.

“Pokoknya program yang baik jangan terhenti. Kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki,” ujar Luhut, Kamis (26/11/2020).

Dalam pertemuan itu, Luhut juga meminta Antam supaya segera menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan Luhut sebagai Menteri KP Ad Interim. Bahkan dalam pertemuan itu, langsung diagendakan rapat Menteri KP Ad Interim dengan seluruh jajaran Eselon 1 dan 2 KKP pada Jumat sore (27/11/2020).

“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri,” tandas Luhut.

Sebelumnya masih di hari yang sama, Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menerbitkan Surat Edaran bernomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020

yang menyebutkan Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) bagi ekspor benih bening lobster (BBL).

Surat keputusan pemberhentian ekspor benih lobster itu dilaksanakan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

”Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tulis surat edaran tersebut.

Sedangkan, bagi perusahaan eksportir yang telah memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house diizinkan untuk mengekspor lobster ke luar negeri paling lama sehari setelah surat edaran tersebut ditetapkan.

”Yang memiliki BBL, per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari negara RI paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tegas tertulis  dalam surat edaran tersebut.

Surat edaran itu sendiri ditembuskan kepada seluruh Kepala Dinas KP Provinsi, Kabupaten/Kota, seluruh Ketua Kelompok Usaha Bersama Penangkap BBL, dan seluruh eksportir BBL. (ind)



Apa Pendapatmu?