Alexa Metrics

KPK Terus Selidiki Penyuap Lain ke Edhy Prabowo

KPK Terus Selidiki Penyuap Lain ke Edhy Prabowo Tersangka kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo.

indopos.co.id – Pengembangan penyidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain akan memanggil 61 pimpinan perusahaan yang mendapat izin mengekspor benih lobster alias benur, KPK juga akan mengembangkan para pelaku penyuapan terhadap Edhy Prabowo.

Saat ini KPK baru menjadikan tersangka Direktur Utama PT Dua Putra Perkasa, Suharjito yang menyuap Edhy USD100 ribu dan Rp731 juta. Suharjito sendiri diketahui sebagai calon besan dari Ketua MPR RI yang juga politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Lenyidikan KPK terungkap kalau uang suap Suharjito sebesar Rp731 juta yang ditransfer ke rekening PT Aero Citra Kargo selaku pemegang monopoli jasa angkut benur, dan USD100 ribu yang diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo melalui staf khusus Safri dan Amiril Mukminin.

Penyidik KPK sendiri menduga di rekening PT ACK telah terkumpul setoran dari berbagai perusahaan eksportir benih lobster sebesar Rp9,8 miliar. Uang sebanyak itu kemudian dipindahkan ke rekening Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar yang dipinjam namanya oleh Edhy Prabowo dalam kepengurusan PT Aero Citra Kargo.

”Karena dari satu pemberi saja (Suharjito) polanya seperti ini. Dan dari rekening yang ada saja jumlahnya melebihi 1,5 (miliar). Tentunya akan ada pemberi-pemberi yang lain,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Jumat (27/11/2020).

Ia pun menegaskan KPK akan terus mengusut dan mengembangkan kasus ini. Caranya dengan memeriksa para saksi dari para eksportir, dan mendalami berbagai dokumen dan data transaksi elektronik para tersangka. Sehingga kemungkinan besar dalam pengembangan penyidikan, KPK akan menetapkan tersangka baru. Sebab menurut Karyoto, proses ekspor benur ini tak hanya melibatkan Edhy Prabowo dan enam tersangka lain yang sudah ditetapkan KPK.

”Prinsipnya saat pengembangan penyidikan kami akan menggali informasi berupa dokumen dan data baik dari beberapa transaksi elektronik yang kami kembangkan. Nanti akan diinformasikan hasil penyidikan berikutnya apakah ada tersangka baru atau tidak. Karena dari proses (yang berlangsung) bukan hanya orang-orang ini (tersangka) saja yang terlibat. Namun orang-orang ini yang memang dominan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan proses perizinan maupun pengumpulan uang,” jelasnya.

Dari daftar 61 perusahan yang mendapat izin ekspor benur, muncul nama perusahan PT Bima Sakti Mutiara. Hashim Djojohadikusumo sebagai Komisaris di perusahaan tersebut dan nama anak Hasyim, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjabat sebagai Direktur Utama.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkapkan setidaknya ada sembilan perusahaan yang melakukan ekspor benur sejak Juli 2020 lalu. Mekanisme pemberian izin ekspor bagi sembilan perusahaan ini yang menurut Kiara harus diselidiki KPK.

”Pemberian izin ekspor benih lobster sangat-sangat bermasalah sejak dari awal, khususnya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas. Ini yang perlu diselidiki KPK,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati, Jumat (27/11/2020).(ind)



Apa Pendapatmu?