Alexa Metrics

Kanwil BPN Sumbar Kejar Target Reforma Agraria

Kanwil BPN Sumbar Kejar Target Reforma Agraria Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat Syaiful (kanan) bersama Kepala Kantor Pertananahan BPN Kota Padang Antoni. Foto: Yasril Chaniago/INDOPOS

indopos.co.id – Pandemi COVID-19 yang membuat segalanya terbatas, tak menyurutkan langkah jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sumatera Barat (Sumbar) terus menyelesaikan kewajibannya. Utamanya terkait legalisasi aset yang ditugaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Buktinya, sertipikasi redistribusi tanah atau reforma agraria dengan target 5.411 bidang sudah terealisasi 4.875 bidang. ”Meski di tengah keterbatasan karena Pandemi COVID-19, target reforma agraria yang sudah kami selesaikan mencapai 90,09 persen,” terang Kepala Kanwil BPN Sumbar Saiful, kepada INDOPOS, Sabtu (28/11/2020).

Bahkan, lanjutnya, target pemetaan atau Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 59.952 bidang sudah terealisasikan sebanyak 68.433 bidang atau 114,15 persen. ”Kalau PBT sudah melebihi target atau 114,15 persen,” kata Saiful.

Sedangkan untuk pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 16.700 bidang sudah terealisasi sebanyak 15.509 bidang (91,56 persen). Untuk pensertipikatan Aset Barang Milik Negara (BMN) untuk 2020 sebanyak 125 bidang sudah 100 persen tercapai.

”Untuk tahun depan atau 2021, target sertipikasi BMN sebanyak 781 bidang. Kami yakin akan tercapai karena kerja keras seluruh jajaran Kanwil BPN Sumbar dan kantah-kantah,” tambahnya.

Adapun sertipikasi aset Barang Milik Daerah (BMD) dengan target 571 bidang sudah terealisasi sebanyak 433 bidang atau 75,83 persen.

”Kami juga lagi mengejar sertipikasi aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) milik PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang ada di seluruh Sumatera Barat ini. Dari target 2.513 bidang, sudah berhasil kami selesaikan sebanyak 2.045 bidang atau 81,38 persen,” ungkap Saiful.

Pencapaian lainnya, sertipikasi tanah wakaf yang berdiri tempat ibadah atau pemakaman yang dilakukan di seluruh Sumbar sudah mencapai 45 persen. ”Sertipikasi tanah wakaf melalui PTSL maupun permohonan langsung pengelola aset yaitu pihak nazir wakaf ke kantor-kantor pertanahan,” tuturnya.

Saiful lantas bercerita kalau pensertipikatan tanah di Sumbar agak spesifik, karena kepemilikan atau pengurusan tanah di bawah kendali Mamak Kepala Waris (MKW) jika tanah tersebut berasal dari pusako tinggi atau tanah warisan turun temurun.

”Jadi, jika ada pihak anak kemanakan dalam sebuah kaum yang menguasai tanah ingin mendaftarkan tanah yang dikuasainya atau tanah yang sudah diperuntukkan kepada anggota kaumnya, maka harus melalui persetujuan MKW,” ucapnya Saiful.

Meski begitu, jajaran kantor-kantor Pertanahan di Provinsi Sumbar terus memberikan pemahaman dan penyuluhan secara terus menerus pada masyarakat adat tentang pentingnya pendaftaran tanah atau sertipikat tanah untuk kepastian hak dari tanah yang dikuasai sebagai bukti kepemilikan dan juga jadi bukti hukum terkuat.

”Salah satu agenda reformasi agraria adalah legalisasi tanah masyarakat. Dengan adanya sertipikat, kepemilikan tanah warga lebih legal. Karena pemilik, luas tanah dan batasan tanah dapat diketahui dengan jelas. Apalagi program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) semuanya gratis, hanya biaya materai dan pengurusan pra ke BPN,” jelasnya.

Hingga kini, katanya juga, bidang yang sudah terdaftar di Sumbar lebih kurang 35 persen dari seluruh tanah yang dapat disertipikatkan dari luas Tanah Budidaya juga disebut dengan Areal Penggunaan Lain (APL) di luar Hutan Lindung dan Kawasan Lindung.

Selain itu juga, Kanwil BPN Provinsi Sumbar saat ini mendapakan penugasan dari pemerintah untuk pembebasan tanah jalan Tol Padang-Pekanbaru yakni ruas Padang-Sicincin dengan target sepanjang 32,40 kilometer (km). ”Realisasinya sudah 31,35 km atau 96,76 persen dengan jumlah 1.180 bidang,” ujarnya.

Untuk tahun depan atau 2021, Saiful mengatakan target legalisasi tanh meningkat. Yakni, untuk PBT sebanyak 103.621 bidang dengan SHAT 32.806 bidang. Rinciannya, PTSL sebanyak 100.815 PBT, dengan SHAT 30 ribu bidang sertipikat dan Lintas Sektor (Lintor) targetnya PBT sebanyak 2.335 bidang serta SHAT sebanyak 2.806 bidang.

”Meskipun target tahun depan naik, kami yakin bisa terealisasi. Karena kerja keras jajaran Kanwil BPN Sumbar dan kantah-kantah se-Sumatera Barat. Selain itu juga kami dibantu pemerintah nagari dan sejumlah instansi pemerintahan dan masyarakat,” katanya.(yas)



Apa Pendapatmu?