Alexa Metrics

Implementasi JKK-RTW BPJAMSOSTEK Kembali Diganjar Penghargaan

Implementasi JKK-RTW BPJAMSOSTEK Kembali Diganjar Penghargaan PRESTASI- Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (kiri) meneyerahkan Sinovik Award 2020 kepada Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Krishna Syarif.FOTO:IST

indopos.co.id – Usai meraih penghargaan tertinggi dari ISSA (International Social Security Association) pada 2019 yang lalu, kini BPJAMSOSTEK kembali dianugerahi penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada kegiatan Sinovik Award tahun 2020. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada BPJAMSOSTEK atas upayanya melaksanakan program JKK-RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work) dan menjamin kesejahteraan para pekerja disabilitas korban dari kejadian kecelakaan kerja yang dialami. Penghargaan Sinovik Award tahun 2020 ini diterima oleh Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Krishna Syarif, di Jakarta (25/11/2020).

Program JKK-RTW dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan percepatan layanan dengan melakukan early contact kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Krishna mengatakan hal tersebut sangat krusial untuk memastikan golden period tetap terjaga agar meminimalisasi potensi terjadinya kecacatan atau bahkan meninggal dunia pada pekerja korban kecelakaan kerja. Program ini memfasilitasi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan perawatan pengobatan, rehabilitasi fisik dan psikis, vocational training hingga evaluasi pengembalian bekerja.

Sedikitnya 70.054 perusahaan yang berpartisipasi dalam program JKK-RTW untuk memastikan keberlanjutan pekerja dalam melakukan aktivitas bekerja kembali di perusahaan. Delapan puluh lima persen dari pekerja yang mengikuti program JKK-RTW ini telah bekerja kembali pasca mengalami kecelakaan kerja. Krishna berharap agar semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini agar menjamin pekerja untuk tetap berkarya dan bekerja kembali. Hal tersebut juga bertujuan untuk memastikan harkat dan martabat pekerja dan keluarganya terjamin karena selain meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar, juga menghindari potensi terjatuh dalam jurang kemiskinan. Bahkan jika terjadi kecacatan, pekerja tetap produktif, baik di posisi kerja yang baru pada perusahaan yang sama ataupun berwirausaha.

Untuk mendukung implementasi program JKK-RTW lebih optimal, kami memiliki case manager yang tersebar di 325 Kantor Cabang dan 11 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, bahkan beberapa di antaranya menyandang status CDMP (Certified Disability Management Professional). Hal ini sangat penting mengingat spirit dilaksanakannya program ini dikarenakan tingginya jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. BPJAMSOSTEK mencatat, pada periode 2012-2014, setiap harinya terdapat 397 kasus kecelakaan kerja, dimana setiap harinya terdapat 25 kasus cacat fungsi atau anatomi, satu kasus cacat total tetap dan sembilan kasus meninggal dunia.

Pada tahun 2020, program JKK-RTW ini dipastikan terus berlanjut dan akan terus ditingkatkan mengingat angka terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia sampai dengan Oktober 2020 mencapai 129.305 kasus, yang di antaranya 4.275 kasus kecacatan, sembilan kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia. Oleh karena itu, program JKK-RTW menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan dan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam berpartisipasi menjamin kesejahteraan pekerja. Krishna juga mengimbau agar perusahaan segera bergabung untuk berpartisipasi dalam program JKK-RTW ini, tentunya dengan juga menjunjung tinggi prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Namun jika terjadi kecelakaan kerja, karyawan dari perusahaan lebih terjamin masa depannya.

Dirinya menambahkan, keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas dalam menjalankan aktifitas pekerjaan. Namun, kita harus selalu siap atas segala risiko yang membayangi. Mari semua pekerja, baik formal atau Penerima Upah (PU), maupun informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) agar selalu peduli dengan keselamatan diri. Salah satunya dengan memiliki perlindungan dan manfaat program dari BPJAMSOSTEK untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

Krishna berharap semoga dengan adanya Sinovik Award ini menjadi pemicu sekaligus pengingat bahwa pekerja dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja dan berkarya, sama seperti semua pekerja pada umumnya dan agar program JKK-RTW ini semakin meningkat mutu dan kualitasnya serta mampu menjangkau lebih banyak lagi perusahaan dan pekerja agar kesejahteraan menyeluruh bagi pekerja di Indonesia dapat segera terwujud.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Mampang Ali Mugni T. mengatakan pihaknya selalu bersosialisasi kepada perusahaan binaan untuk aktif berkoordinasi dan berpartisipasi dalam program JKK dan RTW. Koordinasi dan partisipasi perusahaan tersebut sangat diperlukan demi memastikan hak perlindungan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

”Koordinasi kami perlukan salah satunya sebagai informasi agar layanan penanganan kecelakaan kerja di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) di rumah sakit-rumah sakit mitra BPJAMSOSTEK berjalan dengan lancar,” ungkap Ali. Begitu pula jika peserta mengalami disabilitas karena kecelakaan kerja, pihaknya menyiapkan manajer kasus yang mendampingi peserta. Pendampingan tersebut diperlukan salah satunya untuk memulihkan trauma psikis pekerja akibat kecelakaan kerja.

”Penata madya pelayanan kami akan terus memotivasi peserta hingga mental dan rasa percaya dirinya bisa pulih seperti sedia kala. Dengan program RTW kami juga berikan pelatihan-pelatihan kepada peserta agar peserta bisa kembali bekerja sesuai dengan kemampuan fisik terbarunya,” ungkap Ali. Menurut Ali, di sinilah perlunya komitmen pihak perusahaan terhadap program RTW, yaitu agar mau mempekerjakan kembali karyawannya yang disabilitas karena kecelakaan kerja.

Ali memastikan seluruh pelayanan mulai perawatan, pemulihan kecelakaan kerja, pendampingan ataupun pelatihan peserta dalam program RTW tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Untuk itulah Ali selalu mengingatkan perusahaan atau peserta agar tertib membayar iuran.

Sebab jika perusahaan menunggak maka layanan terhadap manfaat-manfaat tersebut dapat terhambat bahkan sama sekali berhenti. ”Karena begitu pentingnya iuran ini dalam masa pandemi COVID-19 ini pemerintah memberikan insentif relaksasi iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hingga 99 persen atau peserta cukup membayar satu persen saja,” ucapnya.(dni/mdo)



Apa Pendapatmu?