Alexa Metrics

Pemerintah Gelontorkan Rp1,15 Triliun untuk 637.048 PTK Non-PNS di Kemenag

Pemerintah Gelontorkan Rp1,15 Triliun untuk 637.048 PTK Non-PNS di Kemenag Acara Dialog Produktif dengan tema “Subsidi Upah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Bidang Agama”, di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (26/11/2020).

indopos.co.id – Pemerintah mengelontorkan anggaran sebesar Rp1,15 triliun kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Sebelumnya, program serupa telah disalurkan kepada PTK non-PNS yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan penghasilan PTK non-PNS di tengah Pandemi COVID-19.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Zain mengatakan, sebanyak 84 persen guru-guru di lingkungan Kemenag merupakan tenaga honorer. Sementara, guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hanya berjumlah 126.000 orang.

“Jadi, program BSU sangat bermanfaat bagi PTK di lingkungan Kemenag. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap guru-guru Madrasah. Terlebih lagi, banyak Madrasah yang bernaung di bawah yayasan. Beberapa guru agama bahkan hanya digaji Rp300 ribu per bulan,” ujar dia, dalam acara “Dialog Produktif” dengan tema “Subsidi Upah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Bidang Agama” yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (26/11/2020).

Para penerima BSU PTK non-PNS akan mengacu pada data sistem informasi pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan di Kemenag (SIMPATIKA). Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terdiri dari memiliki nomor induk kependudukan, fasilitas pembukaan rekening bank bagi yang belum memilikinya untuk mempermudah penyaluran BSU, tidak menerima BSU Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja, serta berpenghasilan di bawah Rp5 juta dengan status non-PNS.

Para penerima BSU PTK non-PNS terdiri atas guru Raudatul Athfal (RA)/Madrasah, guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, guru Pendidikan Agama Katolik, guru Pendidikan Agama Buddha, dan guru Pendidikan Agama Khonghucu. Dari Rp 1,15 triliun itu, nilai bantuan yang diterima per orang mencapai Rp1,8 juta untuk satu kali penerimaan. Sedangkan, total penerima bantuan mencapai 637.048 orang di seluruh Indonesia.

Disebutkannya, validasi data untuk penerima bantuan dilakukan dengan sangat ketat. Di sini, proses validasi tidak sederhana, karena pihaknya juga melibatkan BPJS, serta melakukan kajian internal melalui Inspektorat Jenderal Kemenag. Proses validasi data dilakukan secara berlapis-lapis.

“Dengan begitu, kami mampu mencegah data ganda atau penyaluran yang salah sasaran. Dari sisi birokrasi, kami telah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag untuk memantau sekolah-sekolah di wilayah kerjanya. Semua proses validasi data memang harus berjenjang. Semoga pelaksanaannya nanti lancar dan tidak terjadi hal yang dikhawatirkan,” bebernya.

Selain itu, ia memastikan tak akan ada pemotongan nilai bantuan hingga sampai ke setiap penerima. Artinya, penerima manfaat harus menerima Rp1,8 juta itu secara utuh. Tentunya ini dilakukan pengawasan secara ketat.

“Pastinya, meski kita tengah mengalami kendala akibat Pandemi COVID-19, proses pembelajaran harus tetap berjalan sebagai denyut peradaban bangsa, dan tenaga pendidik harus tetap optimistis dalam bekerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.(rmn)



Apa Pendapatmu?