Alexa Metrics

Luhut Sebut Regulasi dan Perizinan di Indonesia Berbelit-belit

Luhut Sebut Regulasi dan Perizinan di Indonesia Berbelit-belit Luhut Binsar Pandjaitan. DOK Humas Kemenko Marves
indopos.co.id – Meskipun Omnibus Law atau UU Cipta Kerja masih mengundang berbagai pihak di Indonesia, khususnya dari kaum buruh dan pegiat lingkungan hidup. Namun Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan  bersikeras mengatakan kalau Omnibus Law penting dalam membangun iklim usaha yang baik di Indonesia
Itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dalam forum virtual bertajuk Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World yang digelar kemarin di Jakarta. Forum itu sendiri dihadiri berbagai perusahaan anggota International Chamber of Commerce.
”Omnibus Law merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit-belit. Saat ini, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis risiko. Dengan dibuatnya Omnibus Law ini, pemerintah bertujuan  menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Luhut dalam forum tersebut.
 Dijelaskannya pula, latar belakang diciptakannya Omnibus Law karena Indonesia adalah negara yang paling kompleks untuk melakukan bisnis akibat banyaknya regulasi. Meskipun seiring waktu peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah meningkat, namun angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.
”Saat ini, Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021. Diharapkan, melalui Omnibus Law, pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong perdagangan internasional,” pungkas Luhut. (ind)



Apa Pendapatmu?