Alexa Metrics

Fadli Zon Sebut Deklarasi Papua Merdeka Berbahaya, Pemerintah Jangan Urus HRS Saja

Fadli Zon Sebut Deklarasi Papua Merdeka Berbahaya, Pemerintah Jangan Urus HRS Saja perayaan HUT OPM. DOK Indopos
indopos.co.id – Tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah keterlaluan. Di saat Ulang Tahun mereka yang jatuh pada tanggal 1 Desember, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.
Organisasi ULMWP mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat.
ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Saat Benny Wenda mendeklarasikan bahwa Papua Merdeka pada hari itu, 1 Desember 2020, hal tersebut membuat Wakil Ketua Umun Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi pemerintahan terutama pak Jokowi.
Itu diungkapkan pada akun media sosialnya, yang mana kritik tersebut khusus untuk Pemerintahan.
“P @jokowi, @mohmahfudmd, Panglima TNI,  Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS.” ungkap Fadli Zon pada akun Twitternya,Rabu (2/12/2020).
Bahwasanya Fadli Zon menyebutkan bahwa pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat merupakan suatu tantangan yang nyata bagi negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimana Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea.
Bahkan Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini.
Namun terlihat pada cuitan dari laman twitter @fadlizon pada Rabu, 2 Desember 2020 mengatakan bahwa Papua sampai saat ini masih wilayah Indonesia.
Tidak hanya itu, Fadli Zon pun beranggapan bahwa Papua Barat secara nyata mengatakan tidak akan tunduk pada pemerintah, yang artinya bahwa itu adalah sebuah perlawanan yang nyata.
Namun mengapa Pemerintah masih saja menyibukkan diri dengan dengan urusan Habib Rizieq Shihab, yang padahal ada urusan yang lebih besar dan penting dari urusan HRS.
Padahal itu harus diselesaikan segera, sebelum terjadi sebuah pemberontakan di dalam negeri sendiri.
Bahkan salah satu netizen mengatakan bahwa para panglima pada jaman dulu pantang ada separatis yang berkoar-koar di bumi nusantara.
Yang kemudian pastinya Langsung berangkat ke medan tempur amankan walau sejengkal wilayah NKRI. (wok)



Apa Pendapatmu?