Alexa Metrics

Rakyat Banyak Sengsara, Rencana Naiknya Pendapatan DPRD Jakarta Bikin Sewot

Rakyat Banyak Sengsara, Rencana Naiknya Pendapatan DPRD Jakarta Bikin Sewot Tampak gedung DPRD. DOK Indopos
indopos.co.id – Rencana kenaikan Anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta, di tengah Pandemi Covid-19 bikin sewot. Bagaimana tidak, imbas pandemi banyak warga Jakarta yang sengsara. Karena ada yang di PHK, hingga gaji yang sudah pas-pasan mendekati UMR juga dipotong.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi termasuk yang sewot mengetahui hal itu. Dia mengatakan, saat ini rakyat tengah menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan menurun. Pandemi pun, kata dia, turut berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak. “Kalau dipaksakan juga, kasihan rakyat karena yang namanya gaji anggota dewan dengan kepala daerah itu rakyat yang nanggung,” ujarnya Kamis (3/12/2020).
Pemprov DKI Jakarta diketahui mengusulkan nilai KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS itu, terdapat kenaikan anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 888.681.846.000.
Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, maka total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD.
Rinciannya, pendapatan langsung Rp 173.249.250 / bulan, pendapatan tidak langsung 1, Rp 143.400.000 / bulan, pendapatan tidak langsung 2, Rp 264.000.000 / tahun, kegiatan reses dan sosialisasi Rp 4.320.000.000 / tahun.
Jumlah itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp 152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung adalah meroketnya gaji dan tunjangan anggota DPRD.
Tahun ini, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp 111 juta. Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Melihat angka-angka tersebut, Uchok  menyebut rencana kenaikan anggaran DPRD sebenarnya layak dipertanyakan. Sebab, seiring berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak akibat pandemi, akan membuat banyak proyek Pemprov DKI terbengkalai.
Uchok menambahkan, bila DPRD DKI bersikukuh mengesahkan penambahan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus turun tangan.
“Kita minta Mendagri Tito Karnavian untuk merevisi banyak kegiatan dalam anggaran DPRD,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?