Alexa Metrics

Bijih Nikel Tak Sesuai Standar Internasional, Izin Operasi Surveyor Bakal Dicabut 

Bijih Nikel Tak Sesuai Standar Internasional, Izin Operasi Surveyor Bakal Dicabut  ilustrasi penambangan nikel di kawasan Sulawesi Tenggara. DOK indopos
indopos.co.id – Satgas Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel mengaku telah menerima banyak laporan keluhan atau komplain dari pihak pembeli terhadap pihak surveyor. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan HPM Nikel Septian Hario Seto yang mengatakan keluhan itu terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.
”Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor. Keluhan lain yang diterima adalah pihak surveyor memakan waktu yang sangat lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA),” terang Septian di Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Untuk menyelesaikan berbagai masalah keluhan itu, menurut Septian pihaknya mengumpulkan seluruh surveyor nikel untuk meminta penjelasan mereka. ”Untuk itu, kami mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan, sekaligus menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM,” lontar Septian.
Ia menjelaskan, sesuai aturan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan apabila ada perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit (umpire).
”Jadi setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional, dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” kata Seto.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh permasalahan yang timbul antara surveyor dengan pihak penjual harus sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit di luar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.
”Jadi tidak boleh ada kesalahan dalam COA. Semua harus diselesaikan sesuai target timeline. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami akan merekomendasikan pencabutan izin operasi,”  tandas Seto. (ind)



Apa Pendapatmu?