Alexa Metrics

Gelar Paripurna Persetujuan RAPBD 2021, DPRD Depok Sebutkan Hasilnya

Gelar Paripurna Persetujuan RAPBD 2021, DPRD Depok Sebutkan Hasilnya 2

indopos.co.id – DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna persetujuan raperda APBD tahun anggaran 2021. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan pembangunan kota itu di tahun depan. Rapat dilakukan dengan dua cara, tatap muka dan via daring (Zoom Meeting).
Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra mengatakan, pembahasan raperda anggaran itu dilaksanakan setelah Badan Anggaran (Bangar) DPRD melakukan paripurna pembahasan. Dimana semua pos anggaran yang didapatkan Pemkot Depok dibahas satu persatu. Sehingga ini akan menjadi acuan pembangunan di tahun 2021, nanti.

“Sebelumnya sudah dibahas dengan Bangar. Dan paripurna ini, akan jadi bahan untuk mendapatkan evaluasi ke Gubernur dan DPRD Jawa Barat,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (3/13/2020).

Berdasarkan hasil laporan Bangar DPRD Kota Depok, lanjut Yusufsyah, struktur APBD 2021 sebesar Rp2.962.256.637.524. Adapun rinciannya PAD sebesar Rp1.337.232.519.157 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.493.910.418.367. Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp131.113.700.000.

Selanjutnya, pos belanja daerah sebesar Rp3.549.420.315.300 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp2.636.161.060.780, belanja modal sebesar Rp814.259.254.520, dan belanja tidak terduga sebesar Rp99.000.000.000. Terakhir, pos pembiayaan sebesar Rp587.163.677.776 dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp587.163.677.766.

“Inilah yang dibahas dua bulan kemarin. Makanya kami memaparkan ini melalui paripurna persetujuan raperda APBD. Nah anggaran ini pun dapat diserap pada awal tahun, nanti,” paparnya.

Yusufsyah berharap, jika raperda APBD 2021 ini dapat disahkan Pemprov Jawa Barat maka Pemkot Depok dapat langsung bekerja. Mengingat pendemi COVID-19 di 2020 membuat program pelaksanaan pembangunan infrastruktur banyak yang tertunda. Serta perbaikan perekonomian warga pun menurun drastis.

“Kami harap pos anggaran ini dapat menstabilkan kembali perekonomian masyarakat. Kan dalam APBD ini ada anggaran bantuan bagi masyarakat. Jadi perbaikan di segala lini dapat dikerjakan di 2021,” ucapnya.

Pejabat sementara Wali Kota Depok, Dedi Supandi mengaku, pihaknya akan segera mengirimkan bahan hasil paripurna raperda APBD 2021 itu ke Pemprov Jawa Barat untuk di evaluasi. Dia pun pun mengaku, baru kali pertama mengikuti paripurna pembahasan APBD tersebut. Mengingat selama bertugas menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hal itu tidak pernah diikuti.

“Artinya kami melaksanakannya tidak telat dan lewat dari November 2020. Ini pengalaman saya pertama kali, makanya cukup kaget sekali. Memang penjabaran dari Bangar cukup mendetail,” tegasnya.

Selain itu, Dedi menuturkan, paripurna itu juga ikut membahas tentang pengesahan Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Depok. Perubahan beberapa SOTK, untuk memaksimalkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah sakit. Lalu, fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan juga fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota (Damkar). “Fungsinya lebih dioptimalkan terkait bencana COVID-19. Makanya ini juga jadi bahan evaluasi kami dengan legislatif,” tuturnya.

Dedi menambahkan, dengan adanya paripurna itu Pemkit Depok berharap hal tersebut dapat segera berfungsi. Setelah itu akan dilakukakan penataan. Mulai dari personel, sumber daya manusia, fasilitas, sarana biaya dan lainnya akan mulai di tata untuk 2021. Sehingga nantinya SOTK sudah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Awal Januari 2021 SOTK yang baru dapat berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Jadi semua akan bekerja tanpa adanya tumpang tindik tupoksi. Jika ini berjalan maka pelayanan ke warga akan cepat,” pungkasnya. (cok)



Apa Pendapatmu?