Alexa Metrics

Mantan Kepala BIN Sebut Ada Konsekuensi terhadap Pendemo Rumah Mahfud MD di Madura

Mantan Kepala BIN Sebut Ada Konsekuensi terhadap Pendemo Rumah Mahfud MD di Madura AM. Hendropriyono. Foto: instagram/@am.hendropriyono

indopos.co.id – Aksi unjuk rasa massa yang mendatangi kediaman ibunda dari Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan Madura dua hari lalu mengundang berbagai komentar. Salah satunya dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM.Hendropriyono.

Hendropriyono mengingatkan ada konsekuensi yang harus dihadapi para pendemo di rumah keluarga Mahfud MD itu. Bahkan menurutnya bisa muncul balasan dari pihak yang diserang, dan balasan itu hingga melampaui batas, yakni matinya si penyerang. Dan atas nama hukum, kata Hendro, pelaku yang diserang dan membalas itu tidak dapat dipidana sesuai Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP.

”Jadi jangan sekali-kali berdemonstrasi di rumah keluarga siapa pun, seperti yang dilakukan di kediaman Pak Mahfud MD itu, di mana anggota keluarga seperti istri, anak, dan orang tua tidak tahu apa-apa tiba-tiba didemo. Itu berbahaya,” jelas Hendropriyono di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Seperti diketahui, rumah Mahfud MD dan ibundanya didemo sekelompok orang dengan membawa poster dan meneriakkan kata-kata ancaman dan makian. Kepolisian sendiri masih mengusut peristiwa itu sekaligus mencari pelaku dan penggerak demo tersebut.

Dalam situasi seperti aksi massa itu, dijelaskan Hendro, sesuai Pasal 48 dan pasal 49 KUHP memberi kelonggaran kepada yang diserang untuk melakukan pembelaan diri karena terpaksa. Pada Pasal 48 KUHP mengatur overmacht, yakni orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa tidak dapat dipidana. Sedangkan pada Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

”Jadi hukum kita membenarkan jika pembelaan tersebut sampai melampaui batas. Dalam keamanan masyarakat yang mengkhawatirkan saat ini, jika pihak yang diserang membela diri terpaksa sampai melampaui batas, mereka tidak dapat dihukum. Bela diri karena terpaksa adalah demi menyelamatkan jiwa, harta bendanya sendiri maupun orang lain. Hak bela diri ini bukan berarti main hakim sendiri, tetapi karena keadaan jiwa keluarga yang diserang itu menjadi goncang,” tandas mantan Pangdam V Jaya dan Danrem Garuda Hitam saat peristiwa Talangsari Lampung terjadi.

Untuk diketahui, isi dari Pasal 48 KUHP adalah : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) berbunyi : Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Sedangkan pada Pasal 49 ayat (2) berbunyi : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. (ind)



Apa Pendapatmu?