Alexa Metrics

Soal SP2HP, Kompolnas: Penyidik Harus Transparan kepada Masyarakat

Soal SP2HP, Kompolnas: Penyidik Harus Transparan kepada Masyarakat Foto ilustrasi

indopos.co.id – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyoroti dugaan pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah di Kabupaten Tegal. Menurutnya, dugaan tersebut harus serius ditangani, lantaran melibatkan hukum di daerah dengan nilai yang fantastis yakni Rp4 Miliar.

Poengki menegaskan, seharusnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), perlu diketahui masyarakat.

“Secara periodik SP2HP yang dikirimkan penyidik kepada pelapor, agar pelapor mengetahui sampai di mana perkembangan penanganan kasusnya,” ujar Poengky dalam keterangan di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Dikatakan Poengky, seharusnya aparat di dalam pemerintahan Jokowi – Ma’ruf ini, jangan sampai ada lagi kasus yang mempersulit masyarakat. Apalagi jika menyangkut kepastian hukum dalam kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Saya menyarankan, jika pelapor kurang puas dengan kinerja penyidik Polres Tegal dalam menangani laporan, mohon dapat segera mengadukan kepada Pengawas Internal Polri, dalam hal ini kepada Irwasda Polda Jawa Tengah, serta kepada Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri,” terang Poengky.

Menurut Poengky, pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah tersebut apabila ada laporan ke Kompolnas. Dan selanjutnya melakukan klarifikasi kepada Polda Jawa Tengah.

“Jika ada laporan ke Kompolnas, kami langsung akan melakukan klarifikasi ke Polda Jawa Tengah,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencanangkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kasus bermula saat masyarakat Desa Jatibofor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal melaporkan adanya dugaan pungli PTSL ke Polres Tegal.
(mdo)



Apa Pendapatmu?