Alexa Metrics

Geledah Rumah Dinas dan Ruang Kerja Edhy Prabowo, KPK Temukan Uang Tunai Rp4 Miliar

Geledah Rumah Dinas dan Ruang Kerja Edhy Prabowo, KPK Temukan Uang Tunai Rp4 Miliar Edhy Prabowo. DOK Indopos

indopos.co.id – Setelah menggeledah seisi ruangan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 4 di kawasan Gambir Jakarta Pusat selama 17 jam sepanjang Jumat (27/11/2020) hingga Sabtu dini hari (28/11/2020). Kali ini tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas eks Menteri KP Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan di dua lokasi yang dipimpin langsung Kepala Satgas Penyidikan KPK Novel Baswedan itu, yakni dari dalam ruang kerja dan rumah dinas Menteri Edhy Prabowo, tim penyidik KPK menyita uang tunai total senilai Rp 4 miliar dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing.

Selain menyita uang tunai sebesar Rp4 miliar, tim penyidik KPK juga menyita 8 unit sepeda gunung mewah berbagai merk dari dalam rumah tersebut. Penyidik KPK menduga kuat uang pembelian 8 unit sepeda itu dari hasil uang suap yang diterima Edhy Prabowo semasa menjabat Menteri KP.

Itu diungkapkan pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri saat memberikan keterangan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi tersebut. Dijelaskan Ali pula, penggeledahan di rumah dinas menteri yang didiami Edhy Prabowo digelar sepanjang Rabu (2/12/2020). Selain menyita uang tunai dan sepeda, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti dokumen kertas dan dokumen elektronik terkait kasus perizinan ekspor benur lobster.

Pada Senin (30/11/ 2020), Ali mengatakan kalau tim penyidik KPK juga menggeledah kantor perusahaan pemegang monopoli jasa angkut pengiriman benur ke luar negeri, yakni kantor PT Aero Citra Kargo (ACK) di kawasan Jakarta Barat. Dari kantor tersebut, tim penyidik KPK menyita berbagai dokumen ekspor benih lobster, serta bukti dokumen elektronik.

Ali melanjutkan besoknya pada Selasa (1/12/2020) tim penyidik KPK juga menggeledah tiga lokasi di wilayah Bekasi Jawa Barat, yakni rumah tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito yang menyuap Edhy Prabowo sebesar USD100 ribu dan Rp750 juta, serta kantor dan gudang PT DPP. Dari penggeledahan di tiga lokasi tersebut, diamankan sejumlah dokumen terkait ekspor benur, bukti transaksi keuangan, dan bukti dokumen elektronik.

”Tim penyidik masih terus menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut, untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini,” kata Ali di Gedung KPK Jakarta, Kamis (4/12/2020).

Hingga kini KPK baru menetapkan tujuh tersangka, yakni enam tersangka penerima suap yang terdiri dari eks Menteri KP Edhy Prabowo, staf khusus menteri Safri, Andreau Pribadi Misanta, dan Amiril Mukminin, kemudian Ainul Faqif selaku staf istri Edhy Prabowo, dari pihak perusahaan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi, dan satu tersangka pemberi suap atas nama Suharjito (Dirut PT Dua Putra Perkasa).

Untuk enam tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan/atau (b) /atau Pasal 11 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Sedangkan untuk tersangka pemberi suap Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (ind)



Apa Pendapatmu?