Alexa Metrics

Ada Kerusakan Lingkungan dan Sosial di Bangka Belitung, DPR Sepakat Bentuk Pansus

Ada Kerusakan Lingkungan dan Sosial di Bangka Belitung, DPR Sepakat Bentuk Pansus Foto dok

indopos.co.id – Komisi IV DPR RI sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai kerusakan lingkungan dan sosial akibat Penambangan timah, PT Timah Tbk. Itu berdasarkan kesimpulan, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, KLHK, KKP, Bupati Bangka dan Bupati Bangka Barat, Kamis (3/12/2020).

“Kesimpulan kita akan bentuk Pansus Kerusakan Lingkungan dan Sosial di Bangka Belitung,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.

Selain itu, dalam kesimpulan RDP, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemda, melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka.

“Terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok dan Perairan lainnya yang dilakukan PT. Timah Tbk dan mitra kerjanya. Serta perusahaan lainnya yang terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan. Sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Dedi.

Komisi IV DPR RI juga mendorong pemerintah untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional KIP di Provinsi Bangka Belitung. Yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan.

“Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lingkungan di seluruh Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?